Tunjangan DPR Bakal Hangus Total, tapi Cukupkah Redam Amarah Rakyat?

Suara.com - Sebuah gebrakan politik akhirnya terjadi.

Di tengah puncak amarah publik, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen telah mencapai satu kesepakatan mutlak yakni mencabut seluruh tunjangan anggota DPR RI dan memberlakukan moratorium total untuk kunjungan kerja ke luar negeri.

Keputusan dinilai langkah maju, secuil kemenangan besar bagi suara rakyat.

Namun, pertanyaan krusial langsung menggema di ruang publik: Apakah langkah dramatis ini benar-benar mampu meredam amarah yang sudah terlanjur membara, atau ini hanyalah "obat penenang" sementara?

Momen Final di Istana Merdeka

Kesepakatan final ini lahir dari sebuah pertemuan darurat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh pimpinan legislatif dan para ketua umum partai politik untuk mengambil sikap tunggal dalam merespons krisis kepercayaan publik yang semakin dalam.

"Setelah berdiskusi secara mendalam dan mendengarkan aspirasi rakyat, dengan ini saya sampaikan bahwa seluruh pimpinan partai politik sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers yang ditunggu-tunggu.

Pengumuman ini efektif meruntuhkan salah satu simbol kemewahan dan privilese para wakil rakyat yang selama ini paling sering disorot dan dikritik.

Baca Juga: Cinta Kuya Diam saat Indonesia Kacau, Padahal Dulu Aktif Galang Dana untuk LA

Ini adalah sebuah konsesi politik terbesar dari para elite di hadapan kekuatan massa.

Kemenangan Rakyat, Tapi Bukan Akhir dari Pertarungan

Di media sosial, pengumuman ini disambut dengan euforia. Tagar seperti #TunjanganDPRHangus banyak dibahas.

Pencabutan tunjangan ini dianggap sebagai buah dari perjuangan panjang aksi massa yang tak kenal lelah, bahkan hingga memakan korban jiwa.

Namun, di tengah perayaan, suara-suara kritis mulai terdengar.

Para aktivis dan pengamat mengingatkan bahwa pencabutan tunjangan hanyalah langkah awal. Ini seperti memangkas ranting, sementara akar masalahnya—korupsi sistemik—belum tersentuh.