Meski Dinonaktifkan di DPR, Adies Kadir Dipastikan Masih Berstatus Sebagai Pimpinan Partai Golkar

Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengungkap nasib Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di partai usai dinonaktifkan sebagai anggota legislatif.

Dave menegaskan, Adies kekinian masih berstatus sebagai kader di Partai Golkar yang menduduki kursi Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya, itu kan hal yang terpisah (dinonaktifkan dengan status kader) kan ya," ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020, tak ada istilah "penonaktifan anggota." Yang ada hanyalah pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, atau penggantian antar waktu (PAW).

Aturan ini menyebutkan, pimpinan DPR bisa diberhentikan jika diusulkan partai politiknya, atau bahkan jika keanggotaannya ditarik dari partai.

Sementara itu, anggota bisa diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa dalam kasus pidana tertentu.

Dave sendiri mengaku belum tahu menahu soal usulan pengganti di DPR.

Namun, ia kembali menekankan, "Tapi Pak Adies Kadir masih tetap kader Golkar."

Sebelumnya, gelombang perombakan di internal parlemen terus bergulir kencang. Setelah NasDem dan PAN mengambil langkah tegas terhadap kadernya, kini giliran Partai Golkar yang secara resmi menonaktifkan salah satu elite-nya, Adies Kadir, dari jabatannya sebagai Wakil Ketua dan anggota DPR RI.

Baca Juga: Koleksi Jam Tangan Adies Kadir 'Dipuji' Luna Maya: Nice Watches

Langkah tegas ini menjadi bukti terbaru bahwa tekanan publik dan gelombang demonstrasi besar-besaran benar-benar memaksa partai politik untuk berbenah.

Keputusan krusial ini diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, pada 31 Agustus 2025.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam sebuah keterangan video, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.