Profil Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli yang Mundur usai Didemo: Karier Politik dan Kontroversi

Suara.com - Khadga Prasad Sharma Oli, atau yang lebih dikenal luas sebagai KP Sharma Oli, telah menjadi salah satu figur paling berpengaruh dan kontroversial dalam lanskap politik Nepal modern.

Setelah tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri, ia akhirnya mengundurkan diri pada 9 September 2025, menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Nepal.

Pengunduran diri ini menandai akhir dari era kepemimpinan yang ditandai oleh kebijakan nasionalis, namun juga didera tuduhan korupsi dan langkah-langkah otoriter.

Jejak Karir Politik yang Penuh Liku

Lahir pada 22 Februari 1952 di desa Iwa, distrik Tehrathum, Nepal Timur, K.P. Sharma Oli tumbuh dalam keluarga petani Brahmana.

Sejak usia muda, ia telah terlibat dalam politik radikal, terpengaruh oleh ideologi Marxisme-Leninisme dan gerakan anti-Panchayat.

Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan faksi Partai Komunis Nepal dan akibat aktivitas politiknya, Oli harus mendekam di penjara selama hampir 14 tahun antara 1973 hingga 1987, termasuk empat tahun dalam sel isolasi.

Setelah dibebaskan, karir politiknya melesat. Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk anggota komite pusat Partai Komunis Nepal (Marxist–Leninist), Kepala Departemen Luar Negeri CPN (UML), dan pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Nepal pada tahun 1994-1995.

KP Sharma Oli pertama kali menduduki kursi Perdana Menteri Nepal pada Oktober 2015, dan kembali menjabat pada Februari 2018.

Baca Juga: Video Massa Demo Diduga Geruduk Rumah Presiden Nepal, Foto Wajahnya Langsung Dilempar ke Lantai

Ia menjadi Perdana Menteri pertama yang diangkat setelah pemilihan umum di bawah konstitusi baru Nepal. Periode terakhirnya sebagai Perdana Menteri dimulai pada Juli 2024.

Kepemimpinan, Nasionalisme, dan Badai Kontroversi

Selama masa kepemimpinannya, K.P. Sharma Oli dikenal karena sikapnya yang tegas dan nasionalis.

Ia mengambil sikap keras terhadap pemerintah India, terutama selama blokade Nepal tahun 2015, dan berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok sebagai alternatif dari ketergantungan ekonomi Nepal pada India.

Salah satu langkah kontroversialnya adalah memperbarui peta Nepal melalui amendemen konstitusi yang mencakup wilayah sengketa dengan India, sebuah tindakan yang memupuk citranya sebagai pemimpin nasionalis.

Namun, masa jabatan Oli juga dirusak oleh berbagai kontroversi. Ia menghadapi kritik luas atas gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter, termasuk pembungkaman terhadap media dan penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan politik.