- Ancaman serangan kilat 'Political Blitzer' kini muncul.
- Serangan ini mengeksploitasi kerentanan ekonomi lewat media sosial.
- Aktivasi jaring peduli sosial diusulkan sebagai solusi darurat.
Suara.com - Sebuah istilah baru yang mengkhawatirkan kini masuk dalam leksikon politik Indonesia: Political Blitzer.
Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah serangan kilat politik yang bergerak cepat, tanpa bentuk, dan berpotensi melumpuhkan stabilitas nasional.
Peringatan keras ini datang dari Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menganalisis gelombang protes pada 25-31 Agustus 2025 sebagai manifestasi nyata dari ancaman tersebut.
Menurut aktivis 98 itu, Indonesia perlu segera membangun pertahanan sosial untuk menghadapi fenomena global yang ia sebut sebagai “Asian Blitzer”, sebuah pandemi gerakan politik kilat yang telah mengguncang Filipina, Malaysia, Bangladesh, hingga menjatuhkan rezim di Nepal.
"Jika kita perhatikan, setelah Arab Spring, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan oleh Asian Blitzer, gerakan kilat politik di Asia," ujar Haris, Selasa (16/9/2025).
Mantan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini menekankan, gerakan protes sosial ini telah menjadi "pandemi" yang menular secara global, bahkan hingga ke Australia, Perancis, dan Turki.
Anatomi 'Political Blitzer'
Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang memiliki kepemimpinan dan tujuan programatik yang jelas, political blitzer adalah monster yang berbeda. Gerakan ini, menurut Haris, sengaja dirancang untuk menjadi amorf dan liar.
"Gerakan ‘political blitzer’ tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder dan disobidience (ketidakpercayaan, kekacauan, dan pembangkangan)," jelasnya.
Baca Juga: Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
Dia menjelaskan, gerakan ini secara intens mengeksploitasi dua hal: kerentanan ekonomi masyarakat dan keresahan sosial yang dipicu oleh perilaku negatif pejabat.
Kedua 'bahan bakar' ini kemudian diledakkan menggunakan sentimen negatif yang disebar secara masif di media sosial dan sumber informasi terbuka (open source).
Haris menyoroti bagaimana pengalaman gerakan protes akhir Agustus lalu menunjukkan pola serangan yang simultan, cepat, dan mengkombinasikan aksi massa dengan perang informasi digital. Yang lebih mengerikan adalah dugaan penggunaan teknologi canggih di baliknya.
"Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data medsos. Jika kita perhatikan gerakan 25 - 31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial," ungkap Haris.
Solusi Jangka Pendek: Aktivasi Jaring Peduli Sosial
Lalu, bagaimana cara melawannya? Haris menegaskan perlunya jawaban cepat untuk mengamankan jalannya visi dan program strategis Presiden Prabowo.
Tag
Berita Terkait
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG