- Ancaman serangan kilat 'Political Blitzer' kini muncul.
- Serangan ini mengeksploitasi kerentanan ekonomi lewat media sosial.
- Aktivasi jaring peduli sosial diusulkan sebagai solusi darurat.
Suara.com - Sebuah istilah baru yang mengkhawatirkan kini masuk dalam leksikon politik Indonesia: Political Blitzer.
Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah serangan kilat politik yang bergerak cepat, tanpa bentuk, dan berpotensi melumpuhkan stabilitas nasional.
Peringatan keras ini datang dari Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menganalisis gelombang protes pada 25-31 Agustus 2025 sebagai manifestasi nyata dari ancaman tersebut.
Menurut aktivis 98 itu, Indonesia perlu segera membangun pertahanan sosial untuk menghadapi fenomena global yang ia sebut sebagai “Asian Blitzer”, sebuah pandemi gerakan politik kilat yang telah mengguncang Filipina, Malaysia, Bangladesh, hingga menjatuhkan rezim di Nepal.
"Jika kita perhatikan, setelah Arab Spring, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan oleh Asian Blitzer, gerakan kilat politik di Asia," ujar Haris, Selasa (16/9/2025).
Mantan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini menekankan, gerakan protes sosial ini telah menjadi "pandemi" yang menular secara global, bahkan hingga ke Australia, Perancis, dan Turki.
Anatomi 'Political Blitzer'
Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang memiliki kepemimpinan dan tujuan programatik yang jelas, political blitzer adalah monster yang berbeda. Gerakan ini, menurut Haris, sengaja dirancang untuk menjadi amorf dan liar.
"Gerakan ‘political blitzer’ tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder dan disobidience (ketidakpercayaan, kekacauan, dan pembangkangan)," jelasnya.
Baca Juga: Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
Dia menjelaskan, gerakan ini secara intens mengeksploitasi dua hal: kerentanan ekonomi masyarakat dan keresahan sosial yang dipicu oleh perilaku negatif pejabat.
Kedua 'bahan bakar' ini kemudian diledakkan menggunakan sentimen negatif yang disebar secara masif di media sosial dan sumber informasi terbuka (open source).
Haris menyoroti bagaimana pengalaman gerakan protes akhir Agustus lalu menunjukkan pola serangan yang simultan, cepat, dan mengkombinasikan aksi massa dengan perang informasi digital. Yang lebih mengerikan adalah dugaan penggunaan teknologi canggih di baliknya.
"Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data medsos. Jika kita perhatikan gerakan 25 - 31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial," ungkap Haris.
Solusi Jangka Pendek: Aktivasi Jaring Peduli Sosial
Lalu, bagaimana cara melawannya? Haris menegaskan perlunya jawaban cepat untuk mengamankan jalannya visi dan program strategis Presiden Prabowo.
Tag
Berita Terkait
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo