Dapat Lampu Hijau dari Puan, Nasib RUU Ketenagakerjaan Kini Ikut Ditentukan Buruh

Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani terima audiensi perwakilan buruh, salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Gedung Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, usai aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Puan menyampaikan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan serta komitmen buruh untuk berunjuk rasa secara tertib.

"Alhamdulillah baru saja bertemu dengan teman-teman KSPSI yang menyatakan aspirasinya bahwa berkeinginan memberikan masukan-masukan terkait dengan RUU Ketenagakerjaan," ujar Puan.

Ia menegaskan bahwa DPR RI akan menerima masukan-masukan tersebut dengan tangan terbuka.

Puan juga mengapresiasi komitmen KSPSI yang menyatakan aspirasinya akan disampaikan dengan baik dan tertib. 

"Teman-teman dari KSPSI juga menyampaikan bahwa aspirasi yang akan disampaikan oleh mereka tentu saja akan dilaksanakan dengan baik, tertib," jelasnya.

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa perwakilan buruh juga menolak setiap aksi demonstrasi yang bersifat anarkis atau merugikan masyarakat. 

"Mereka juga menolak bahwa aspirasi atau demo-demo yang akan dilakukan kemudian bersifat anarkis atau kemudian merugikan masyarakat," kata Puan. 

Ia menambahkan bahwa KSPSI menyatakan kesiapan untuk bersama-sama DPR dalam membangun bangsa dan negara, sehingga aspirasi mereka akan diterima dengan baik.

Baca Juga: Prabowo Bangun 23 Ribu Rumah di Jakarta, Proyek Ini Ditargetkan Serap 100 Ribu Tenaga Kerja

Terkait masukan mengenai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk membuka diri dan memastikan adanya partisipasi bermakna (meaningful participation) dari masyarakat.

"Terkait dengan masukan-masukan terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut, untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaningful participation," papar Puan.

Proses partisipasi ini, lanjut Puan, akan dimulai besok dengan penerimaan oleh Komisi IX, diikuti oleh Panitia Kerja (Panja).

Namun, ia menekankan bahwa itu bukanlah akhir dari proses. 

"Tentu saja itu bukan yang terakhir, dan akan diteruskan dengan meaningful participation dengan teman-teman yang lain atau elemen masyarakat yang lain terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan-putusan MK yang memang sudah ada," katanya.