- Demokrasi Indonesia di era kepemimpinan saat ini disebut tidak menunjukkan perbaikan.
- Hal ini ditandai dengan semakin terbatasnya oposisi di parlemen, yang secara efektif mengondisikan penggelembungan kekuasaan eksekutif.
- Cusdiawan juga menyoroti gaya kepemimpinan patronase yang dilanjutkan oleh Prabowo.
Dengan kata lain, stagnasi demokrasi yang sudah mulai terbaca sejak periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian semakin regresif di era Jokowi, dan kini dilanjutkan oleh Prabowo, adalah konsekuensi logis dari karakter demokrasi Indonesia yang sejak awal memang illiberal.
Menyikapi kondisi ini, Cusdiawan menawarkan solusi "redemokratisasi" melalui pembangunan gerakan masyarakat sipil (civil society) yang inklusif dan berkelanjutan.
Gerakan ini diharapkan mampu "mengganggu agenda-agenda politik yang bertolak belakang dengan demokrasi," serta mendorong pemerintah saat ini untuk memiliki komitmen menjalankan prinsip dan norma demokrasi, termasuk dalam pola pengambilan kebijakan publik.
"Dengan demikian, perubahan bisa kita harapkan berlangsung secara evolutif, atau setidak-tidaknya agar kerusakan dalam ekonomi dan politik kita tidak semakin parah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Setahun Prabowo-Gibran: Kejutan di Sidang Kabinet dan Kode Retret Jilid 2?
-
1 Tahun Prabowo-Gibran, Kemensos Klaim 77 Ribu Warga Miskin Sudah Mandiri: Tak Lagi Terima Bansos
-
Bawa Spanduk Indonesia Gawat Darurat, Ini yang Jadi Sorotan BEM SI di Setahun Pemerintahan Prabowo
-
Setahun Prabowo-Gibran Dinilai Gagal dalam Penuhi Ekonomi Rakyat
-
Demo Satu Tahun Prabowo-Gibran, Sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?
-
Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?