- Ketua Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya mengusut dugaan penghasutan kerusuhan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
- Polda Metro Jaya telah menangkap tiga terduga penghasut, BDM, TSF, dan YM, terkait rencana aksi destruktif menggunakan bahan peledak.
- Habiburokhman menekankan polisi harus profesional, menghindari gegabah, dan melindungi hak asasi ketiga orang yang ditangkap tersebut.
“Membahayakan masyarakat kita, bayangkan yang terjadi tentu bisa sangat mengerikan ada kerumunan orang berkumpul lalu terjadi penggunaan bahan-bahan peledak yang bisa membahayakan banyak orang,” ucapnya menggambarkan potensi horor yang bisa terjadi.
Pengalaman Mantan Aktivis: Ada Pola Terorganisir
Sebagai figur yang memiliki latar belakang panjang sebagai aktivis sebelum duduk di kursi legislatif, Habiburokhman mengaku memahami betul pola-pola pergerakan massa.
Ia membeberkan, dirinya telah mendengar desas-desus mengenai adanya pihak-pihak yang bergerilya menawarkan skenario kekerasan kepada simpul-simpul massa di berbagai daerah.
Tawaran-tawaran ini jelas menyimpang dari koridor demokrasi. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, menurutnya, kerap disalahartikan atau sengaja dibelokkan oleh pihak yang ingin melihat Indonesia chaos.
Oleh karena itu, pendalaman motif para pelaku yang tertangkap menjadi kunci untuk memutus mata rantai provokasi ini.
Polisi diminta untuk menelusuri apakah BDM, TSF, dan YM bekerja sendiri (lone wolf) atau merupakan bagian dari sindikat yang lebih besar yang mendanai atau mengarahkan aksi teror tersebut.
“Itu perlu didalami, apabila memang ada informasi adanya orang-orang yang melakukan penggalangan pada kelompok orang lainnya untuk melakukan unjuk rasa rusuh dengan menggunakan bahan peledak,” kata dia menegaskan instruksinya kepada aparat.
Jangan Sampai Salah Tangkap
Baca Juga: Diduga Rencanakan Aksi Rusuh 10 Desember, 3 Pria Ditangkap Polisi, Salah Satunya Verdatius
Meskipun ancaman keamanan terbilang tinggi, Habiburokhman mewanti-wanti aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
Akurasi dalam penegakan hukum adalah kunci agar tidak menimbulkan kegaduhan baru atau rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Polisi harus memastikan bahwa bukti permulaan yang cukup benar-benar ada sebelum menetapkan status tersangka atau melakukan penahanan lanjutan.
Hak-hak prosedural dari ketiga pria yang ditangkap harus dipenuhi, mulai dari pendampingan hukum hingga perlakuan yang manusiawi selama masa pemeriksaan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Polri di mata publik.
“Jadi kalau memang ada yang ditangkap, kita yang pertama jangan sampai salah tangkap, yang kedua hak-haknya dipenuhi orang yang ditangkap,” ucapnya menutup pembicaraan.
Berita Terkait
-
Diduga Rencanakan Aksi Rusuh 10 Desember, 3 Pria Ditangkap Polisi, Salah Satunya Verdatius
-
Prabowo Beri Hasto Amnesti, Habiburokhman: Agar Hukum Tak Jadi Alat Balas Dendam Politik
-
Habiburokhman Bela Zulhas yang Dituding Rusak Hutan hingga Bencana Sumatera: Agak Lucu Melihatnya!
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo, Habiburokhman: Saya Orangnya Pak Prabowo
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga
-
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Silmy Karim, Sita Dokumen hingga Uang Tunai
-
Disorot Karena Urusi Begal, KSAD TNI: Begal Takut Lihat Tentara!
-
KSP Dudung Abdurachman Ungkap Nasib Motor Listrik BGN Senilai Rp1,03 Triliun