- Publik menuntut DPR memanggil mantan Menteri Kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan, terkait bencana ekologis Sumatra.
- Investigasi perlu mencakup berbagai lembaga terkait pengelolaan lahan, bukan hanya Kementerian Kehutanan sebelumnya.
- Komisi IV DPR membentuk Panja Alih Fungsi Lahan dan meminta penghentian total izin penebangan di kawasan hutan.
Suara.com - Petaka banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Sumatra kini menyeret nama-nama pejabat masa lalu. Desakan publik agar para pemangku kebijakan di sektor kehutanan diperiksa semakin menguat, dengan sorotan tajam mengarah pada para mantan Menteri Kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan.
Kebijakan-kebijakan mereka di masa lalu dinilai turut andil dalam kerusakan alam yang menjadi akar dari bencana ekologis dahsyat ini.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjadi salah satu suara yang paling vokal menyuarakan perlunya investigasi mendalam terhadap para menteri terdahulu.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengambil langkah tegas dengan memanggil mereka untuk dimintai pertanggungjawaban dan klarifikasi atas kebijakan yang pernah dibuat.
"Iya betul (Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Terdahulu). Bisa dipanggil DPR juga dalam RDP untuk klarifikasi, biar semua jelas dan clear. Apakah musibah yang terjadi saat ini, karena faktor alam semata atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah," kata Ali Rifan, Senin (8/12/2025).
Pemeriksaan ini dianggap krusial untuk membongkar apakah ada kesalahan tata kelola lahan yang sistematis di Sumatra.
Ali menegaskan, penelusuran tidak boleh berhenti hanya pada Kementerian Kehutanan. Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lahan juga harus ikut diperiksa.
"Jadi kalau saya ditanya soal apakah perlu ditelusuri lebih lanjut kebijakan-kebijakan Menteri Kehutanan periode terdahulu, ya saya setuju ya, sepakat. Tidak hanya Menteri Kehutanan menurut saya, tapi sektor, lembaga terkait ya. Juga ada Kementerian ESDM mungkin, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan seterusnya-seterusnya. Artinya yang terkait soal lahan," tutur dia.
Pemandangan mengerikan kayu-kayu gelondongan berukuran raksasa yang terseret arus banjir menjadi bukti visual yang tak terbantahkan bagi banyak pihak.
Baca Juga: Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi
Fenomena ini, menurut Ali, adalah indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar dan pengelolaan hutan yang serampangan.
"Karena ketika melihat kemarin banyak kayu-kayu gelondongan itu juga, larut dalam banjir itu, itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan lahan di Sumatera," ungkap Ali Rifan.
Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menguraikan perlunya solusi komprehensif yang dibagi dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Pertama, solusi jangka pendek. Ya sudah benar Presiden, para pembantunya, para kepala daerah bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, bahu-membahu melakukan advokasi-advokasi penyelesaian ya, soal bencana ini secara langsung, tepat sasaran, dan ini sedang berjalan," ujar Ali Rifan.
Untuk jangka menengah dan panjang, evaluasi total dan investigasi terhadap perizinan tambang hingga praktik penebangan liar menjadi harga mati.
"Jadi ada langkah reaktif seperti yang terjadi saat ini, tapi juga ada langkah preventif, pencegahan hal semacam ini tidak terulang di kemudian hari," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Belajar di Tengah Keterbatasan, Siswa Batang Anai Hadapi Ujian di Tenda Darurat
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi
-
Banjir Sumatra Bukan Takdir, Ini Akar Masalah dan Solusi Agar Tak Terulang Lagi
-
Menhut Segel 3 Subjek Perusak Hutan, Total 7 Terkait Banjir Sumatra, Ini Daftarnya
-
Kepala BNPB Sebut Banjir Sumatra Cuma Mencekam di Medsos: Auto Tuai Kritik Keras dari DPR
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina