Gubernur Aceh Terima Bantuan Asing Pasca Bencana: Ada yang Menolong kok Dipersulit

Suara.com - Kebijakan penanganan bencana ekologis yang melanda tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—pada akhir November lalu, memunculkan perbedaan sikap yang kontras antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terkait penerimaan bantuan internasional.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara tegas menyatakan bahwa daerahnya sangat terbuka terhadap bantuan dari luar negeri pascabencana. Ia membantah keras adanya kabar yang menyebut Pemerintah Aceh mempersulit masuknya bantuan asing.

"Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh," kata eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu, dikutip dari video keterangan pers yang diunggah di Instagram pada Senin (8/12/2025).

Aceh Sambut Bantuan Internasional

Muzakir menyampaikan sikap terbukanya itu setelah menghadiri rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan gubernur di posko terpadu penanganan bencana di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Ahad malam (7/12/2025).

Menurut Mualem, tidak ada larangan untuk menerima bantuan dari lembaga nonprofit atau pemerintah asing kepada warga terdampak bencana.

Ia memastikan, beberapa bantuan internasional telah tiba dan tersalurkan, termasuk dokter dan obat-obatan dari Kuala Lumpur, Malaysia. "Tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup," tambahnya.

Bahkan, Mualem sebelumnya telah mendatangkan tim khusus dari China yang terdiri dari lima orang untuk membantu proses pencarian korban tertimbun lumpur.

Tim tersebut membawa perangkat khusus yang mampu mendeteksi mayat dalam lumpur, terutama di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, di mana masih ada jenazah yang belum ditemukan.

Baca Juga: Respons Singkat Ferry Irwandi Disindir Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Cuma Rp 10 Miliar

Sikap terbuka Aceh ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang dianut Pemerintah Pusat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah nasional masih merasa sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Sumatra tanpa bantuan dana dari luar negeri.

"Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN, yang tersedia sebesar Rp500 miliar tahun ini, cukup untuk mendanai penanganan.

Pemerintah Pusat juga meyakini stok pangan dan BBM memadai, bahkan jika harus menggunakan cara-cara yang tidak normal, seperti dropping bantuan dari udara.

Pada 6 Desember, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, memperkuat kebijakan ini. Menlu mengatakan Indonesia belum membutuhkan bantuan asing, meskipun beberapa negara sahabat telah menawarkan dukungan.

Keputusan tersebut diambil karena pemerintah menilai seluruh unsur penanganan di dalam negeri—termasuk BNPB, TNI/Polri, dan pemerintah daerah—masih mampu bekerja secara efektif.