Tanpa Senjata, 2.617 Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh KSPI di Monas

Suara.com - Sebanyak 2.617 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). 

Pengamanan skala besar ini dilakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Aksi tersebut rencananya digelar Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat. Massa buruh menuntut Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan dan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat sesuai rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut ribuan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran. 

Ia menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis. Seluruh personel diminta fokus melayani peserta aksi, tanpa membawa senjata api.

“Laksanakan tugas dengan humanis, profesional, dan sesuai aturan. Tidak ada anggota yang membawa senjata api,” kata Susatyo kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Di sisi lain, Susatyo juga mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib dan damai. Ia mengimbau orasi jangan sampai mengarah pada provokasi apalagi tindakan anarkis.

“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” tegasnya.

Menurut Susatyo, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati kepentingan publik.

Baca Juga: Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi

Lebih lanjut ia juga mengaku telah mengantisipasi dampak aksi terhadap lalu lintas di sekitar Monas. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif.

“Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional, melihat eskalasi jumlah massa di lapangan. Kita imbau masyarakat untuk mencari jalan alternatif agar aktivitas tetap berjalan lancar,” pungkasnya.