- Mantan pimpinan KPK Jasin menyebut korupsi di Bea Cukai semakin terorganisir melalui manipulasi sistem digital.
- Integritas organisasi dan kepemimpinan yang memberi teladan menjadi kunci utama mengatasi masalah tersebut.
- Jasin mengusulkan pembersihan total pegawai bermasalah dan larangan pertemuan antara pejabat dengan pihak terkait.
Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin, menilai praktik korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini semakin terorganisir dan memanfaatkan sistem digital.
Ia menyebut, meski pola dasarnya serupa dengan operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya, terdapat pergeseran modus yang lebih canggih karena melibatkan manipulasi sistem berbasis komputer.
“Modusnya tetap, oke itu importir barang, kemudian barangnya yang seharusnya tidak masuk jalur hijau yang boleh masuk ke Indonesia boleh menjadi masuk ke Indonesia karena ada pengaturan re-setting rule,” ujar Jasin dalam perbincangan di kanal Abraham Samad Speak Up.
Menurut dia, pengaturan ulang sistem tersebut membuat sebagian besar barang impor bisa lolos melalui jalur hijau, sehingga kewajiban pajak dan bea masuk tidak terpenuhi. Dampaknya bukan hanya suap, tetapi juga kerugian keuangan negara yang lebih luas.
Ia menegaskan, perkara semacam ini dapat dijerat dengan pasal kerugian negara, tidak semata-mata pasal suap.
Jasin juga menyebut, praktik terbaru ini lebih terstruktur karena melibatkan pejabat di level lebih tinggi.
“Hampir sama tapi lebih terorganisir sekarang, lebih canggih karena berkaitan dengan aspek yang komputerized tadi bisa di-setting up ulang, dire-setting gitu loh,” katanya, dikutip Jumat (13/2/2026).
Ia menambahkan, perkara tersebut tidak hanya menyeret jajaran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tetapi juga menjangkau jajaran direktur yang baru dilantik.
Integritas Organisasi Dipertanyakan
Jasin menilai persoalan mendasar di lingkungan Bea Cukai dan perpajakan bukan semata pada sistem, melainkan pada integritas organisasi.
Baca Juga: Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
Upaya digitalisasi dan penghapusan tatap muka dinilai belum cukup jika tidak dibarengi kepemimpinan yang memberi teladan.
“Building organization integrity kalau menurut saya ya. Siapa yang building itu ya menterinya dan para jajaran eselon 1-nya yang harus membentuk integritas yang tinggi bagi jajarannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya prinsip lead by example dari para pimpinan. Selain itu, ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal, termasuk mekanisme pelaporan pelanggaran.
“Whistle blowing sistemnya tidak dilakukan, tidak jalan,” katanya.
Ia juga menyinggung budaya lama yang diwariskan dari generasi ke generasi pegawai sebagai faktor yang memperkuat praktik menyimpang.
Dalam pengalamannya melakukan penggeledahan, Jasin mengaku menemukan indikasi gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan profil pegawai.
Berita Terkait
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO
-
Soroti Kebocoran di Bea Cukai, Thony Saut Situmorang Singgung Indeks Persepsi Korupsi
-
Pejabat Pajak Jadi Direksi 12 Perusahaan, Eks Penyidik KPK Sebut Ada Konflik Kepentingan
-
Purbaya Akui Tiffany & Co Disegel Bea Cukai Gegara Impor Ilegal
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan
-
Panik Dipantau KPK, Bupati Kuansing Jual Land Cruiser ke Showroom Milik Suwito
-
Akal Bulus Maling Motor di PIK 2: Tukar Pelat Sesuai Kartu Parkir Dashboard Biar Lolos Keluar
-
Alasan Polisi Tak Izinkan Massa Demo BEM UI Lewati Jalan Trunojoyo di Hari Bhayangkara
-
Bupati Kuansing Minta Land Cruiser, Mobil Dibeli Kredit dengan Cicilan Rp46 Juta Per Bulan
-
AS dan Iran Saling Klaim di Tengah Perang, Gencatan Senjata 60 Hari Gagal Total?