- Kejagung menuntut pidana mati enam terdakwa penyelundupan hampir dua ton sabu yang ditangkap di perairan Kepulauan Riau.
- Para terdakwa menyadari penuh saat mengangkut sabu dan menerima pembayaran untuk peran mereka dalam operasi lintas negara tersebut.
- Skala penyelundupan yang masif menjadi alasan utama tuntutan maksimal karena mengancam stabilitas dan melibatkan sindikat internasional.
Kasus ini menunjukkan betapa masifnya pergerakan sindikat narkotika internasional yang menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur distribusi utama.
Kejaksaan Negeri Batam sebelumnya telah membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim. Enam orang yang duduk di kursi pesakitan terdiri dari dua warga negara asing dan empat warga negara Indonesia.
Para terdakwa tersebut adalah Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube yang berkebangsaan Thailand, serta Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir yang merupakan warga negara Indonesia.
Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum telah menghadirkan 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli untuk memperkuat dakwaan. Barang bukti yang disita dari kapal Sea Dragon Terawa juga sangat signifikan, yakni sebanyak 67 kardus berwarna cokelat yang dibungkus plastik bening.
Rinciannya, 66 kardus berisi masing-masing 30 bungkus plastik teh China warna hijau yang berisi sabu, serta satu kardus berisi 20 bungkus serupa. Total berat netto narkotika jenis sabu golongan I tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir dua ton.
Jaksa Penuntut Umum, Gutirio Kurniawan, menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia.
“Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai mana dalam dakwaan primer JPU," kata Gutirio Kurniawan.
Pertimbangan JPU dalam menuntut pidana maksimal ini didasarkan pada beberapa faktor pemberat. Perbuatan para terdakwa dinilai sama sekali tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
Selain itu, tindakan mereka dianggap berpotensi merusak generasi bangsa secara masif dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam jaringan narkotika internasional yang terorganisir.
Baca Juga: Usai Kasus AKBP Didik, Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri!
Setelah pembacaan tuntutan hukuman mati ini, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Majelis hakim telah menjadwalkan sidang pembelaan atau pledoi tersebut pada tanggal 26 Februari 2026.
Berita Terkait
-
Usai Kasus AKBP Didik, Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri!
-
Resmi Ditahan! Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Masuk Rutan Bareskrim Usai Dipecat
-
Uji Rambut Bongkar Fakta Baru: Istri AKBP Didik dan Aipda Dianita Positif Ekstasi
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
DPR Mulai Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, Fraksi Sampaikan Sikap
-
Siap Hadapi Darurat Perairan, Tim ERT NHM Kini Kantongi Lisensi Diving Profesional
-
KPK Kantongi Hasil Kajian dan Perbaikan Program MBG, Langsung Diserahkan ke BGN
-
Diduga Akibat Alat Berat Dinas SDA, Jalan Cinta Pulogadung Amblas hingga Akibatkan 5 Rumah Retak
-
Dompet Dhuafa Dukung Pembangunan Masjid Al Muttaqin sebagai Islamic Culture Center di Chiba, Jepang
-
Raja Juli Antoni Disebut Keliru, Amplop dari Bupati Kuansing Seharusnya Dilaporkan ke KPK
-
Dokter Paru Ingatkan Dampak Kesehatan Kebakaran TPA Jatiwaringin, Kelompok Rentan Harus Waspada
-
Bukan di Istana, Prabowo Pilih Terima Tony Blair dengan Penuh Kekeluargaan di Rumah Pribadi
-
Mendadak Datangi Gedung Merah Putih KPK, Kepala BGN Nanik Sudaryati Beri Penjelasan Singkat
-
Tiga Pulau Padam dalam Dua Bulan: Ada Apa dengan Listrik Indonesia?