- Jumlah pendatang pascalebaran Jakarta menurun signifikan, 16.207 jiwa pada 2024 dan 16.049 jiwa pada 2025.
- Dukcapil DKI Jakarta mengintensifkan pendataan pendatang baru pasca-Lebaran 2026 menggunakan teknologi digital.
- Pendatang baru wajib lapor ke RT/RW dalam 1x24 jam berdasarkan aturan Pemprov DKI Jakarta terbaru.
Suara.com - Tren jumlah pendatang pascalebaran ke Jakarta menunjukkan penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data kependudukan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 16.207 pendatang atau merosot sebesar 37,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut kembali menyusut pada tahun 2025 menjadi 16.049 jiwa, yang menandakan penurunan sebesar 0,97 persen.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa pola mobilitas penduduk kini semakin rasional dan terencana, dengan mempertimbangkan kesiapan ekonomi serta tempat tinggal.
Merespons dinamika tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mulai menggencarkan pendataan pendatang pasca-arus balik Lebaran 2026.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menegaskan pentingnya tertib administrasi bagi setiap individu yang memutuskan untuk bermukim di Jakarta.
“Mobilitas penduduk pascalebaran merupakan bagian dari dinamika kota metropolitan yang tidak dapat dihindari. Tantangan utamanya bukan pada jumlah pendatang, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam memastikan setiap individu tercatat secara administratif,” ujarnya, mengutip laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan dashboard pemantauan real time dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Pendekatan ini memungkinkan pemantauan mobilitas penduduk dilakukan lebih cepat, akurat, dan responsif," lanjut Denny.
Baca Juga: DPRD Minta Pemprov DKI Kendalikan Lonjakan Pendatang Usai Lebaran
Demi menjaga ketertiban, setiap pendatang baru kini diwajibkan melapor kepada pengurus RT/RW setempat paling lambat 1 x 24 jam setelah ketibaan.
Aturan ketat ini berpijak pada Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor SE/14/2026 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.
“Kewajiban tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap pergerakan penduduk tercatat dengan baik sekaligus mendukung validitas data kependudukan,” jelas Denny.
Hingga tanggal 25 Maret 2026, tercatat sudah ada 633 pendatang yang masuk ke wilayah Jakarta pasca-hari raya.
Dinas Dukcapil juga telah menjadwalkan layanan pendaftaran serentak di lima kota administrasi pada 6 dan 20 April 2026 mendatang.
Khusus untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, layanan pendataan akan dilaksanakan dalam dua gelombang pada awal dan akhir April 2026.
Berita Terkait
-
Mengadu Nasib di Jakarta Usai Lebaran, Pramono Sebut Beberapa Pendatang 'Buta' Kondisi Ibu Kota
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
DPRD Minta Pemprov DKI Kendalikan Lonjakan Pendatang Usai Lebaran
-
Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Tiadakan Operasi Yustisi bagi Pendatang Baru, Tapi...
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
Terkini
-
Misteri Pelimpahan Kasus Air Keras Andrie Yunus ke Puspom TNI, Kuasa Hukum: Tak Ada Alasan Hukumnya
-
Langit Mencekam! Rudal Kiamat Iran Gempur Israel, Kilang Minyak Meledak
-
Penetapan Tersangka Baru Kasus Haji Patahkan Klaim Yaqut Tak Terima Uang
-
MBG Dibagikan Lagi, BGN Ancam Suspend SPPG yang Mark Up Bahan Baku: Gila-gilaan, Langsung Disanksi
-
Pesan Haru Keluarga Andrie Yunus di DPR: Orang Lampung Itu Pelampung Penyelamat Demokrasi
-
Setahun Prabowo: Deforestasi Melonjak, Potensi 'Juara Dunia' Hutan Gundul
-
TAUD: Belasan Orang Terlibat Operasi Intelijen Serang Aktivis KontraS
-
Curhat Terakhir Praka Farizal Sebelum Gugur: Ungkap Situasi Lebanon Mencekam, Sering Masuk Bunker
-
KontraS Kritik Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI: Berpotensi Ada Manipulasi Hukum
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Pasukan Segera Ditarik Pulang