- Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan bersinergi memberantas penyelundupan sebelum bertolak ke Rusia.
- Mandat tersebut memprioritaskan penindakan terhadap penyelundupan migas bersubsidi yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran pendapatan negara.
- Kapolri menerima kepercayaan penuh untuk memimpin upaya penegakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan publik.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.
Instruksi itu ditujukan kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk bersinergi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).
Dalam pernyataannya, Prabowo secara spesifik menekankan peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima mandat utama.
Boni Hargens menilai penunjukan itu sebagai sinyal kuat kepercayaan presiden terhadap institusi Polri.
Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan sekadar penugasan teknis, tetapi juga pengakuan atas kapasitas dan loyalitas kepolisian.
“Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara,” ujar Hargens, Senin (13/4/2026).
Boni Hargens menegaskan, mandat langsung dari presiden memperkuat legitimasi Polri untuk bertindak tegas di lapangan.
Hal ini penting terutama dalam menghadapi jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki kekuatan finansial besar.
Baca Juga: Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
Menurut Hargens, fokus penanganan saat ini mencakup penyelundupan minyak dan gas bersubsidi yang sangat rentan disalahgunakan.
Sektor ini berdampak langsung pada anggaran subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Polri telah dan terus menjalankan perintah presiden dengan fokus pada penanganan tindak pidana penyelundupan minyak dan gas bersubsidi,” tegasnya.
Boni menambahkan, penyelundupan BBM bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi kompleks karena melibatkan jaringan luas, oknum lintas level, hingga koneksi lintas negara.
Dalam konteks ini, Polri dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.
“Polri, dengan kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasionalnya, menjadi ujung tombak dalam memutus rantai penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Hargens.
Berita Terkait
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Kementerian HAM Kawal Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok, Dorong Pemulihan Korban
-
Kejagung Tarik Rem! Perintahkan Seluruh Kejati Hentikan Pengumpulan Data Terkait MBG
-
Soal Usulan Hak Angket Ketegangan Polri-Kejagung, Pimpinan DPR: Itu Hak Konstitusional Anggota
-
Bantah Mandek, DPR Libatkan Hotman Paris hingga Akademisi Bahas RUU Perampasan Aset
-
JCW Cium Aroma 'Barter Kasus' di Balik Penghentian Pendataan SPPG Bermasalah oleh Kejaksaan
-
Sopir Truk Crane Tabrak JPO Tendean Diduga Tak Pahami Tinggi Kendaraan
-
3 Hari Masa Kritis AS - Iran, Hingga Perang Meletus Kembali
-
Truk Towing Nyangkut Bikin Macet dan JPO Tendean Rusak Parah, Warga Diimbau Lewat 4 Jalur Alternatif
-
Biar Jelas Siapa yang Benar dan Salah! Gus Yaqut Janji Buka-bukaan di Sidang Korupsi Haji
-
KPK Limpahkan Berkas Korupsi Kuota Haji, Eks Menag Yaqut Segera Disidang