- Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan bersinergi memberantas penyelundupan sebelum bertolak ke Rusia.
- Mandat tersebut memprioritaskan penindakan terhadap penyelundupan migas bersubsidi yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran pendapatan negara.
- Kapolri menerima kepercayaan penuh untuk memimpin upaya penegakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan publik.
Lebih jauh, ia menyebut kontribusi Polri dalam agenda anti-penyelundupan sebagai bentuk nyata komitmen dan loyalitas institusional terhadap presiden.
Hal ini juga dinilai dapat menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktif dalam penyelamatan keuangan negara dinilai sebagai langkah strategis.
Upaya ini sekaligus menunjukkan relevansi Polri sebagai institusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Hargens juga menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat.
Sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran pendapatan negara.
Boni menjelaskan, latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut memicu gejolak harga energi dunia yang berdampak langsung pada anggaran subsidi Indonesia.
“Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif penyelundupan semakin besar,” jelasnya.
Baca Juga: Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
Selain itu, tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara.
Karena itu, kolaborasi antara Polri, TNI, BIN, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial.
“Sinergi lintas institusi sangat penting untuk mencegah penyelundupan bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Boni Hargens.
Berita Terkait
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Pembunuh Driver Ojol di Tangerang Ditangkap! Korban Ditusuk Saat Tidur di Basecamp
-
Bawa Koper Pink Bertuliskan BAP, Penyidik Polri Datangi Gedung Bundar Kejagung
-
Cegah Intervensi Politik, KPK Diminta Turun Tangan Awasi Kasus Makan Bergizi Gratis
-
Di DPR, Menkeu Purbaya Soroti Efisiensi APBN dan Tantangan Besar Program MBG
-
Koalisi Perempuan Indonesia: Transisi Energi yang Adil Harus Melibatkan Perempuan Sejak Awal
-
LPSK Tolak JC Sony Sonjaya: Dianggap Pelaku Utama dan Belum Berkomitmen Kembalikan Aset Korupsi MBG
-
Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima Jangan Cuma Salaman! Publik Tunggu Nyali Tuntaskan Kasus Febrie
-
Penghentian Pendataan MBG oleh Kejaksaan Dipertanyakan, Diduga Ada Tarik Ulur Politik
-
Skincare Kian Laris di TikTok Shop, BPOM Malah Temukan 9.042 Tautan Kosmetik Ilegal
-
Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu