Inilah yang menjadi salah satu kendala utama jika Indonesia ingin menerapkan pajak di wilayah tersebut.
3. Negara Tetangga Bereaksi dan Menyatakan Keberatan
Wacana ini langsung mendapat respons dari negara-negara yang juga memiliki kepentingan di Selat Malaka, terutama Malaysia dan Singapura.
Kedua negara tersebut dikabarkan menunjukkan keberatan karena Selat Malaka merupakan jalur bersama yang tidak bisa diatur secara sepihak oleh satu negara saja.
Mereka juga khawatir kebijakan ini dapat mengganggu stabilitas kawasan dan menghambat arus perdagangan internasional yang sangat vital.
Reaksi ini menunjukkan bahwa isu Selat Malaka bukan hanya persoalan nasional, tetapi juga menyangkut kepentingan global.
4. DPR dan Pemerintah Ingatkan Risiko, Tegaskan Tak Akan Melanggar Aturan
Dari dalam negeri, anggota DPR seperti Tubagus Hasanuddin turut mengingatkan bahwa wacana ini bisa memicu konflik internasional jika tidak dikaji dengan matang.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum internasional dan dapat merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
Baca Juga: DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka
5. Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Memungut Pajak
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi tegas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memungut pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka.
Keputusan ini diambil untuk menjaga kepatuhan terhadap UNCLOS serta memastikan kelancaran jalur pelayaran internasional.
Selain itu, Indonesia juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas global.
Wacana pajak kapal di Selat Malaka memang sempat mengejutkan banyak pihak karena muncul secara tiba-tiba dan menyentuh isu strategis global. Di satu sisi, ide ini mencerminkan upaya mencari sumber pendapatan baru bagi negara. Namun di sisi lain, terdapat batasan hukum internasional yang tidak bisa diabaikan.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka
-
Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026
-
Selat Malaka Punya Siapa? Indonesia Tidak Bisa Sembarangan Tarik 'Tol Laut' Seperti Ide Purbaya
-
Thailand Siapkan Mega Proyek Rp4000 Triliun, Bikin Jembatan Darat Saingi Selat Malaka
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru