Strategi Kapolri Listyo Sigit Pulihkan Public Trust, Boni Hargens: Ini Antidot Propaganda Negatif

Suara.com - Lanskap demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam dinamika yang sarat ketegangan relasional antara negara dan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, sebuah gestur diplomasi institusional yang diperlihatkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui pertemuan dengan jajaran pimpinan media massa.

Langkah ini dinilai bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi. Upaya ini muncul pada momentum yang krusial, di mana kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah sedang diuji oleh derasnya arus kritik serta tekanan sosial.

Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, memberikan tinjauan mendalam terhadap langkah strategis tersebut.

Ia melihat bahwa relasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya memiliki sifat kontraktual.

Ketika kontrak sosial tersebut mengalami gesekan, baik akibat penilaian bahwa pemerintah kurang responsif maupun karena penyampaian aspirasi masyarakat yang dinilai terlalu keras, maka institusi seperti Polri memiliki peran fundamental untuk menjahit kembali kepercayaan yang retak.

"Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," tegas Boni Hargens, doktor filsafat (PhD) lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Boni Hargens tidak hanya memberikan apresiasi secara retoris, namun juga menempatkan model kepemimpinan Kapolri dalam kerangka analisis exempla gratia.

Hal ini dimaknai sebagai teladan konkret yang patut diadopsi oleh para pemangku kepentingan di berbagai institusi negara lainnya.

Baca Juga: Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal

Keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa dianggap mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik, yang merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat.

“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif”, ujar Boni Hargens.

Pendekatan komunikatif yang dipilih oleh Kapolri menempatkan dialog sebagai mekanisme substantif, bukan sekadar alat pencitraan.

Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Terlebih lagi, saat ini ruang digital tengah dibanjiri oleh narasi oposisi jalanan, seperti Gerakan Indonesia Gelap, yang memanfaatkan platform digital secara masif. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk

melakukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis pada kepercayaan.