Strategi Kapolri Listyo Sigit Pulihkan Public Trust, Boni Hargens: Ini Antidot Propaganda Negatif

Menurut Boni Hargens, tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia saat ini bukan hanya terbatas pada kebijakan substantif, melainkan juga pada bagaimana negara mampu mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bersikap defensif ketika ekosistem narasi negatif mulai menyebar dengan cepat di masyarakat.

“Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif. Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media”, ungkap mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut.

Lebih lanjut, kondisi politik Indonesia saat ini ditandai oleh polarisasi opini, penyebaran disinformasi, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi formal negara.

Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis yang besar.

Gerakan-gerakan oposisi secara konsisten berupaya mempersempit ruang kepercayaan publik dengan memanfaatkan kekecewaan sosial sebagai bahan bakar mobilisasi politik.

Model kepemimpinan yang ideal seharusnya menawarkan jawaban struktural bahwa kepercayaan publik tidak bisa direbut melalui kekuatan represi.

Sebaliknya, hal itu harus dibangun melalui konsistensi transparansi dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat.

Boni meyakini bahwa langkah Kapolri ini sejalan dengan visi pemerintahan mendatang.

Baca Juga: Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal

“Saya yakin, apa yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang harmanis dengan rakyatnya”, ujar dia.

Kepercayaan publik atau public trust merupakan fondasi legitimasi negara yang paling otentik dalam teori demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan ini, institusi negara akan kehilangan efektivitasnya di mata warga, meskipun secara formal memiliki kekuatan yang besar.

Sebaliknya, terpeliharanya kepercayaan publik akan membuat institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pilar stabilitas sosial.

“Tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apapun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis” tandasnya.