Minat warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) berkurang drastis setelah pemerintah setempat menaikkan upah minimum. Banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia, berkat banyaknya pabrik atau perusahaan yang berdiri di Sukabumi juga mampu menyerap tenaga kerja.
"Pada tahun ini hingga Maret jumlah TKI yang diberangkatkan hanya mencapai 452 orang. Jika dibandingkan 2014 yang jumlahnya mencapai 994 orang, turun hingga 50 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim di Sukabumi, Kamis (2/4/2015).
Halim menilai kebijakan pemerintah pusat menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke beberapa negara, serta tingginya UMK Sukabumi yang mencapai Rp1,956 juta menjadi faktor penting menahan minat menjadi TKI.
Berkurangnya minat warga ini berdampat positif, karena akan mengurangi permasalahan TKI di luar negeri seperti kasus kehilangan kontak, penyiksaan maupun gaji yang tak dibayar.
"Tidak menutup kemungkinan jumlah TKI yang akan diberangkatkan tiga bulan ke depan jumlahnya terus menurun karena ada beberapa negara yang tidak memperpanjang perjanjian kerja dengan Indonesia sehingga tidak bisa lagi mengirim TKI ke negara tersebut," tambahnya.
Adapun data keberangkatan TKI pada 2015 ini sebanyak 79 warga menjadi TKI formal di luar negeri dengan rincian 33 lelaki, 46 perempuan dan 373 warga bekerja di sektor informal dengan rincian satu laki-laki 372 perempuan. Selain itu, ke depannya Kabupaten Sukabumi tidak akan mengirim TKI informal lagi.
"Namun demikian, dengan berkurangnya jumlah TKI yang diberangkat bukan berarti kami mengendorkan pengawasan, namun tetap meningkatkan pemantauan karena saat ini TKI asal Kabupaten Sukabumi masih banyak yang di luar negeri," kata Aam. (Antara)
Berita Terkait
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
UMK Naik, Hidup Tetap Berat: Ketika Angka Tak Pernah Mengejar Realitas
-
Tuntut Revisi UMSK 2026, Buruh Kritik Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Hentikan Pencitraan di Medsos
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Tertinggi Rp6 Juta! Ini Daftar Gaji Minimum 27 Daerah di Jabar 2026, Daerahmu Urutan Berapa?
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Libur Lebaran 2026: Wisata Lokal Banjir Pengunjung, Pendapatan Daerah Naik
-
Menkeu Purbaya Bantah Indonesia Terancam Resesi: Di Semua Tempat Pada Belanja!
-
Prabowo Bertemu Ray Dalio, Bahas Proyek Energi hingga Danantara
-
Riset NEXT: Daya Beli Masyarakat Meningkat di Lebaran 2026, Uang Beredar Tembus Rp 1.370 T
-
Kapal Pertamina Terjebak di Tengah Perang Iran, Ini Nasib Pasokan BBM Indonesia
-
Perum Bulog Percepat Penyaluran Bantuan Pangan ke Wilayah Kepulauan Pasca Idul Fitri
-
Menteri Bahlil Pilih Berhati-hati Soal Pajak Ekspor Batu Bara
-
THR ASN Belum Cair Semua, Purbaya: Kementerian dan Lembaga Lambat Mengajukan
-
Gejolak Global Meningkat, Perbankan Nasional Perkuat Prinsip Kehati-hatian
-
Ketahanan Energi RI Diuji, Naikkan BBM atau Tambah Subsidi?