Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal meminta pemerintah tidak berlebihan melakukan impor daging sapi dengan alasan menjaga kestabilan harga. Bagaimanapun, Indonesia harus secara bertahap mampu mewujudkn swasembada pangan, termasuk dalam hal kebutuhan konsumsi daging sapi.
"Jangan karena alasan harga mahal, pemerintah terus-terusan mengandalkan impor sebagai jalan keluar," kata Refrizal saat dihubungi Suara.com, Senin (8/2/2016).
Refrizal menjelaskan di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah ada program pemberdayaan petani dalam ternak sapi. Tujuannya adalah meningkatkan produksi daging sapi agar mampu sepenuhnya memenuhi konsumsi dalam negeri. "Sayangnya rezim berganti, berganti pula prioritas kebijakan," ujar Refrizal.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengakui mahalnya harga daging sapi di Indonesia tidak wajar. "Memang mafia daging di Indonesia luar biasa. Sebaiknya kepolisian dan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus bisa mengungkapnya sampai tuntas," tukas Refrizal.
Mahalnya harga daging sapi memang sempat memunculkan kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk menindak mafia yang "mempermainkan" harga pangan di pasaran, yang membuat masyarakat dibebani dengan mahalnya harga.
"Tadi yang berkaitan dengan inflasi, berarti berkaitan dengan harga-harga pangan. Saya juga perintahkan (Polri) agar cek di lapangan, apa ada bias, apakah ada yang bermain-main," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Jokowi membandingkan harga daging di dua negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang jauh lebih murah dari Indonesia. Di Indonesia, harga daging potong di pasaran bahkan mencapai Rp120 ribu, sementara harga sapi dari peternak masih normal.
Berita Terkait
-
Presiden PKS: Nggak Bisa Elite Koalisi Permanen Sendiri, Harus Sama Rakyat
-
PKS Tegaskan Sikap Soal Dukungan Prabowo 2029: Ini Bukan Soal Cepat-cepatan!
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
-
Tak Terbukti Lakukan Tindak Pidana, Delpedro Dkk Divonis Bebas!
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
Terkini
-
Purbaya Buka Opsi Potong Anggaran MBG demi Cegah Kenaikan Harga BBM
-
Jika Ini Terjadi, Purbaya Akui Harga BBM Subsidi Bisa Naik
-
IHSG Jeblok Gegara Fitch, Purbaya: Time to Buy Sebetulnya, Enggak Usah Takut!
-
BHR Ojol 2026: Sesuai atau Jauh dari Ekspetasi?
-
Balas Rating Fitch, Purbaya Akan ke Luar Negeri: Pastikan Menkeu Ngerti Apa yang Dikerjakan
-
DAMRI Buka Rute Langsung Jakarta-Denpasar, Segini Harga Tiketnya
-
Catat! Kemenhub Keluarkan Jadwal WFA Selama Mudik
-
Daya Beli Lesu, Pemerintah Pede Bidik Perputaran Uang Belanja Rp53 T di Ramadan dan Lebaran
-
DAMRI Kerahkan 1.800 Bus, Bidik 2,7 Juta Penumpang Mudik Lebaran 2026
-
Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 135,7 Triliun per Februari 2026