Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo meminta Dirjen Pajak mengusut dugaan dua ribu perusahaan asing yang selama sepuluh tahun tidak bayar pajak di Indonesia.
Dorongan Donny didasarkan atas laporan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun terakhir, terdapat dua ribu perusahaan modal asing (PMA) tidak membayar pajak, sehingga dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat kerugian negara hingga sebesar Rp500 triliun.
"Jika yang disampaikan Menkeu tersebut benar adanya, maka, sudah seharusnya Dirjen Pajak mengurusi hal ini, dan segera mencari perusahaan-perusahaan yang bandel bayar pajak," tegas Donny di Jakarta, Kamis (31/03/2016).
Donny mengatakan, Dirjen Pajak harus segera melakukan terobosan cepat atas laporan Menkeu tersebut. Jangan sampai, kata dia, publik mempersepsi bahwa Pemerintah tidak punya sikap tegas terhadap PMA yang bandel itu.
Salah satu langkah Dirjen Pajak yang bisa ditempuh, menurut politisi Nasdem itu adalah bersinergi dengan Komisi XI DPR. Sebagai mitra kerja, tentunya Komisi XI mendukung penuh itikad baik Dirjen Pajak untuk mengusut dugaan PMA yang tidak bayar pajak.
"Komisi XI DPR akan mendukung penuh apa yang akan dilakukan Dirjen Pajak, untuk melakukan penagihan kewajiban pembayaran pajak dari perusahaan asing tersebut jika memang terbukti belum membayar pajak," ucap legislator dari dapil Jateng III tersebut.
Berita Terkait
-
Pajak Ecommerce Segera Berlaku, Siapa dan Apa yang Dipajaki?
-
Rakyat Wajib Pajak, Pemerintah Harusnya Serius Mendengar
-
Polemik Pajak JHT, Kenapa Tabungan Hari Tua Bisa Dipotong Pajak hingga 30 Persen?
-
Ini yang Perlu Dilakukan Pemilik Kendaraan saat Didatangi Petugas Samsat
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI
-
Tiket Indomaret Fun Run 2026 Bisa Dibeli Lewat BRImo, Ada Diskon Rp 25 Ribu
-
Menko Airlangga Minta Dubes Negara Sahabat Kawal Realisasi Investasi Hasil Lawatan Prabowo