Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak khawatir dengan seruan tolak bayar pajak oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.
Menanggapi hal tersebut Menkeu Sri Mulyani menuturkan, banyak politisi tidak setuju dengan seruan tersebut. Selain itu perlu ada seruan yang lebih baik dari pada mengajak untuk tidak membayar pajak.
"Tidak, dari teman-teman politisi sudah berkomentar jadi saya tetap berharap masih banyak yang memiliki pendekatan kenegarawanan yang baik," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan perekonomian. Dengan membayar pajak bisa menjaga penyelenggaraan pemerintahan.
"Masalah perpajakan sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi kalau kita mau menjaga bersama kita harus menjalankan kewajiban dan kita boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban juga dilakukan," tambahnya.
Bila seruan tidak membayar pajak terus dilakukan negara bisa tidak berjalan. Ia mengingatkan hasil dari pendapatan pajak untuk fasilitas umum dan aparat negara.
"Pajak digunakan untuk apa? Ya untuk segala macam dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, air dan listrik. Seluruh aparat termasuk DPR dan partai politik mendapatkan APBN jangan lupa mereka mendapatkan per kepala," terangnya.
Sebelumnya, Arief Poyuono mengajak masyarakat Indonesia yang telah mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Ia meminta kepada masyarakat untuk berdiam diri tanpa harus melemparkan kritik kepada pemerintah karena dianggap tidak sah lantaran dihasilkan dari Pilpres yang terlegitimasi.
Baca Juga: Sok Pamer Saldo Rp 1,7 Triliun, Admin Online Shop Disapa Ditjen Pajak
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arief Poyuono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo