Suara.com - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan jika Menteri Keuangan tidak sendiri memutuskan untuk mengutang. Namun, terang dia, pemutusan utang itu dibahas oleh pemerintah dan anggotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, pengambilan utang itu sudah disetejui oleh anggota DPR.
"Adalah suatu kesalahan besar bila menyalahkan seorang Menteri Keuangan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan melalui utang. Kebijakan ini adalah produk bersama antara pemerintah yang disetujui oleh wakil rakyat yang duduk di DPR," kata Nufransa saat dihubungi Suara.com, Minggu (19/5/2019).
Menurut lelaki yang akrab disapa Frans ini, utang juga tidak digunakan sembarangan, melainkan untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Kebijakan pembangunan yang dibiayai dari utang menghasilkan aset bagi negara (baik nyata - infrastruktur, maupun tidak berwujud - SDM yang berkualitas) yang bisa menjadi pengungkit bagi perekonomian," tutur dia.
"Hasilnya terlihat cukup nyata dan dinikmati seluruh golongan, di mana terlihat angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi hanya satu digit sebesar 9,66 persen dan angka tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,01 persen," tambah dia.
Berdasarkan data APBN Kita Kemenkeu, Jumlah utang pemerintah per April 2019 Rp 4.528,45 atau bertambah Rp 347 triliun dibandingkan tahun periode yang sama tahun lalu. Adapun rasio utang terdapat PDB sebesar 29,56 persen.
Utang tersebut terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp 780,71 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.747,74 triliun.
Jika dirinci, Pinjaman itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,98 triliun dan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp 6,73 triliun.
Sementara, untuk SBN yang sebesar Rp 3.747,74 triliun, terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.735,78 triliun degan rincian SUN Rp 2.260,50 triliun, SBSN Rp 462,95 triliun.
Seperti diketahui, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli melabeli Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ratu utang. Sebab menurutnya, dalam sehari, utang Indonesia nyaris bertambah Rp 1 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Rizal Ramli melalui akun Twitter @ramlirizal. Rizal Ramli menyoroti kenaikan utang Indonesia dalam setahun yang naik menjadi Rp 347 triliun.
Baca Juga: Solusi Bayar Utang Negara Ala Warganet Ini Bikin Ngakak
Berita Terkait
-
Juluki Sri Mulyani Ratu Utang, Kemenkeu: Rizal Ramli Tak Paham Kelola APBN
-
Utang Bertambah Nyaris Rp 1 T per Hari, Ombudsman: Menkeu Terbaik Sejagat?
-
Salahkan Pemilu dan Lebaran Picu Defisit, Sri Mulyani Ditertawai Said Didu
-
Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Mereka Dapat Per Kepala
-
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Turun, Rupiah Diprediksi Makin Jeblok
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Aturan Baru Free Float Saham Saat IPO, Kapitalisasi Pasar Disorot
-
BRI Dukung Asta Cita, Salurkan Rp1,774 T untuk Program 3 Juta Rumah
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji