Suara.com - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan jika Menteri Keuangan tidak sendiri memutuskan untuk mengutang. Namun, terang dia, pemutusan utang itu dibahas oleh pemerintah dan anggotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, pengambilan utang itu sudah disetejui oleh anggota DPR.
"Adalah suatu kesalahan besar bila menyalahkan seorang Menteri Keuangan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan melalui utang. Kebijakan ini adalah produk bersama antara pemerintah yang disetujui oleh wakil rakyat yang duduk di DPR," kata Nufransa saat dihubungi Suara.com, Minggu (19/5/2019).
Menurut lelaki yang akrab disapa Frans ini, utang juga tidak digunakan sembarangan, melainkan untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Kebijakan pembangunan yang dibiayai dari utang menghasilkan aset bagi negara (baik nyata - infrastruktur, maupun tidak berwujud - SDM yang berkualitas) yang bisa menjadi pengungkit bagi perekonomian," tutur dia.
"Hasilnya terlihat cukup nyata dan dinikmati seluruh golongan, di mana terlihat angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi hanya satu digit sebesar 9,66 persen dan angka tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,01 persen," tambah dia.
Berdasarkan data APBN Kita Kemenkeu, Jumlah utang pemerintah per April 2019 Rp 4.528,45 atau bertambah Rp 347 triliun dibandingkan tahun periode yang sama tahun lalu. Adapun rasio utang terdapat PDB sebesar 29,56 persen.
Utang tersebut terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp 780,71 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.747,74 triliun.
Jika dirinci, Pinjaman itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,98 triliun dan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp 6,73 triliun.
Sementara, untuk SBN yang sebesar Rp 3.747,74 triliun, terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.735,78 triliun degan rincian SUN Rp 2.260,50 triliun, SBSN Rp 462,95 triliun.
Seperti diketahui, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli melabeli Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ratu utang. Sebab menurutnya, dalam sehari, utang Indonesia nyaris bertambah Rp 1 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Rizal Ramli melalui akun Twitter @ramlirizal. Rizal Ramli menyoroti kenaikan utang Indonesia dalam setahun yang naik menjadi Rp 347 triliun.
Baca Juga: Solusi Bayar Utang Negara Ala Warganet Ini Bikin Ngakak
Berita Terkait
-
Juluki Sri Mulyani Ratu Utang, Kemenkeu: Rizal Ramli Tak Paham Kelola APBN
-
Utang Bertambah Nyaris Rp 1 T per Hari, Ombudsman: Menkeu Terbaik Sejagat?
-
Salahkan Pemilu dan Lebaran Picu Defisit, Sri Mulyani Ditertawai Said Didu
-
Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Mereka Dapat Per Kepala
-
Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Turun, Rupiah Diprediksi Makin Jeblok
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor
-
Berdampak ke Industri Kretek Lokal, Kemenperin Tolak Batas Tar dan Nikotin Rokok
-
Komitmen Penegakan Hukum, BRI Bantul Dukung Pengusutan Korupsi Eks Mantri
-
Kok Bisa ESDM Seenaknya Stop Sementara Ekspor Batu Bara, Ini Alasannya