Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyakini bahwa ekonomi Indonesia akan kembali pulih pada semester II tahun ini. Menurut dia program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah akan mulai terasa pada periode tersebut.
"Untuk pemulihan di kuartal ketiga dan keempat belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri akan meningkat dan dunia usaha dan investasi, sehingga diharapkan ekonomi akan mulai pulih di semester kedua tahun 2020," kata Airlangga, Senin (27/7/2020).
Menurut politisi Partai Golkar ini pemerintah telah menyusun program pemulihan ekonomi nasional untuk memulihkan ekonomi, program strategis ini untuk membuka perekonomian secara bertahap dengan adaptasi kebiasaan baru dan kemudian melakukan riset ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Dia juga menuturkan, dalam rangka program pemulihan ekonomi pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 695,2 triliun yang diharapkan dapat kembali menggairahkan perekonomian yang lesu akibat pandemi.
"Implementasi dari program pemulihan ekonomi dilakukan dengan menggandeng perbankan, penjaminan kredit modal kerja dan modal negara serta investasi pemerintah dan dukungan biaya yang lain," ucapnya.
Program pemulihan teranyar kata dia adalah penempatan dana pemerintah kepada sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada 7 BPD senilai Rp 11,5 triliun.
"Kementerian Keuangan telah menempatkan dana di 4 Himbara sebesar Rp 30 triliun dan pada kesempatan ini dilakukan program lanjutan dengan program kerja sama antara bank pembangunan daerah dalam rangka PEN," kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penempatan dana pemerintah di BPD ini diharapkan bisa mengakselerasi ekonomi di daerah yang terdampak begitu besar akibat pandemi virus corona.
"Untuk Bank Jabar Rp 2,5 triliun, Bank DKI penempatan dana Rp 2 triliun, Bank Jawa Tengah Rp 2 triliun, Bank Jawa Timur Rp 2 triliun, Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Luhut Sebut Pemerintah Tengah Jor-joran Belanja untuk Gerakan Ekonomi
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, terkait program penempatan dana di bank daerah ini pemerintah menyiapkan total dana hingga Rp 20 triliun.
Dengan Rp 11,5 triliun telah diparkir kepada tujuh bank daerah, maka masih ada Rp 8,5 triliun lain yang siap diparkirkan bank daerah lain.
"Kita telah menyiapkan Rp 20 triliun untuk ditempatkan di BPD," katanya.
Berikut rincian penempatan dana pemerintah di BPD:
- BPD Jawa Barat dan Banten (BJB) Rp 2,5 triliun
- BPD DKI Jakarta (Bank DKI) Rp 2 triliun
- BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) Rp 2 triliun
- BPD Jawa Timur (Bank Jatim) Rp 2 triliun
- BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) Rp 1 triliun
- BPD Bali (Bank Bali) Rp 1 triliun
- BPD DI Yogyakarta (Bank Jogja) Rp 1 triliun
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?