Suara.com - Pemerintah berharap, rumah yang layak huni di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bisa mendorong daerah tersebut menjadi lebih tertata dan mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar yang terdampak pandemi Covid -19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR), melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dan menyatakan siap untuk mewujudkannya.
“Kami siap menata rumah-rumah tidak layak huni menjadi lebih layak di Kabupaten Samosir,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat menerima kunjungan serta audiensi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Menurutnya, salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk penataan hunian masyarakat adalah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Melalui kegiatan yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah secara swadaya, akan dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara gotong royong.
“Program BSPS atau bedah rumah merupakan salah satu program unggulan perumahan yang di dorong oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” terangnya.
Menurut Khalawi, masa pandemi ini, masih banyak daerah yang mengalami masalah seperti pedingentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia menyatakan, siap membantu Pemda mengentaskan RTLH sekaligus mendorong pariwisata daerah melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).
“Pelaksanaan Sarhunta, salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Samosir yang ingin mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah,” terangnya.
Sesuai data yang dimiliki Ditjen Perumahan, lokasi pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya sebagai bagian dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kabupaten Samosir tersebar di tiga kecamatan, diantaranya Kecamatan Panguruan (104 unit) , Kecamatan Simanindo (194 unit), Kecamatan Sianjur Mula-Mula (12 unit). Total rumah yang mendapatkan bantuan Sarhunta sebanyak 310 unit dengan rincian 303 unit homestay dan tujuh unit usaha lainnya.
Lokasi peningkatan kualitas Rumah Koridor di Kabupaten Samosir tersebar di 38 desa, yang berada di 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Simanindo (36 unit), Kecamatan Pangururan (43 unit), Kecamatan Sianjur Mula-Mula (1 unit), Kecamatan Palipi (28 unit) Kecamatan Nainggolan (6 unit), Kecamatan Onan Rungu (8 unit) dengan jumlah total 122 unit.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan, keterbatasan APBD daerah membuat pihaknya membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan perumahan.
“Kami berterimakasih atas bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Ke depan kami juga berharap Kementerian PUPR bisa mengalokasikan bantuan rumah susun untuk masyarakat di Kabupaten Samosir,” harapnya.
Baca Juga: PUPR Serahterimakan Rusun dan Rusus kepada Kemenkumham Senilai Rp65,83 Miliar
Berita Terkait
-
Kementerian PUPR Groundbreaking Pembangunan Rusun Santri di Kulon Progo
-
Kementerian PUPR Siap Bangun Rusun untuk Tenaga Medis di Gorontalo Utara
-
PUPR Serahterimakan Rusun dan Rusus kepada Kemenkumham Senilai Rp65,83 Miliar
-
Terbukti Korupsi, Mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp5 Miliar
-
Pemerintah Sediakan Rusun Senilai Rp26 Miliar bagi ASN yang Bertugas di Ambon
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?