-
Lembaga Pemeringkat Japan Credit Rating Agency mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+.
-
Afirmasi rating dan outlook tersebut mencerminkan keyakinan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
-
JCR juga menilai cadangan devisa Indonesia tetap tinggi.
Suara.com - Lembaga Pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ (Investment Grade). Hal ini menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia dengan outlook stabil.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan hal ini menujukan kepercayaan internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat.
"Salah satunya dari konsumsi domestik, kebijakan fiskal hati-hati, serta rasio utang publik yang terkendali meski basis penerimaan negara masih perlu diperluas," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia menyatakan bahwa afirmasi rating dan outlook tersebut mencerminkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional terhadap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah tantangan global.
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian," imbuhnya
Sementara itu, JCR juga menilai cadangan devisa Indonesia tetap tinggi, mencapai USD 150,7 miliar atau setara 6,3 bulan impor per akhir Agustus 2025, serta tren positif investasi langsung yang menopang daya tahan ekonomi nasional.
JCR juga menilai kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terjaga di kisaran 5% dan diproyeksikan tetap terjaga di kisaran serupa dalam jangka menengah, meskipun pada 2025 berpotensi melambat di bawah 5% akibat melemahnya permintaan eksternal dari penerapan tarif timbal balik AS.
Kinerja ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, belanja pemerintah pasca pemilu, investasi infrastruktur, serta ekspor menjelang penerapan tarif. Dari sisi fiskal, kredibilitas kebijakan fiskal terjaga tercermin pada defisit fiskal yang terjaga di kisaran 2,3–2,5% PDB serta rasio utang pemerintah tetap di bawah 40 persen.
Dari sisi eksternal, JCR menilai defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan masih akan meningkat secara bertahap pada 2025 seiring lemahnya permintaan eksternal akibat penerapan tarif resiprokal AS. Meski demikian, ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga, didukung tren positif investasi langsung serta cadangan devisa yang tetap tinggi.
Baca Juga: Aliran Modal Asing Kabur Rp8,12 Triliun dari Indonesia Selama Sepekan, Pertanda Apa?
Berita Terkait
-
MA Lantik Juda Agung Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK
-
BI Sebut Ekonomi Indonesia Hanya Sanggup Tumbuh 5,1 Persen Tahun Ini
-
Akui Bunga Kredit Perbankan Lambat Turun, BI Minta Tolong ke Pemerintah dan Pengusaha
-
Rupiah Jebol Rp16.600, Bos BI Turun Tangan Hingga Ungkap 'Jurus' Stabilisasi'
-
Tompi Sentil Menkeu Purbaya yang Gelontorkan Uang Rp200 Triliun, Ungkap Fakta di Lapangan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?