- CSIS mengidentifikasi empat risiko utama perekonomian Indonesia 2026: perlambatan global, masalah fiskal domestik, meningkatnya pengangguran terdidik, dan gejolak harga pangan/energi.
- Kondisi ekonomi global diperkirakan melambat akibat tekanan di AS dan Tiongkok, berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan Indonesia.
- Risiko domestik mencakup defisit fiskal membesar dan peningkatan pengangguran usia muda terdidik yang perlu penanganan kebijakan prudent.
Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80.000 pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
“Pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya. Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu,” kata Deni.
Risiko keempat berkaitan dengan potensi gejolak harga pangan dan energi. Meski inflasi umum masih terjaga, tekanan pada komponen volatile food terus meningkat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Gangguan produksi akibat bencana alam di sejumlah daerah juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti beras. Di sisi lain, volatilitas harga energi dinilai masih menjadi ancaman, seiring ketegangan geopolitik global dan stimulus besar yang dikeluarkan China.
Menurut Deni, kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat.
Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, CSIS menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar guna menjaga ekspektasi pasar di tengah guncangan eksternal dan risiko arus modal keluar.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.
Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan melalui penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI).
Baca Juga: Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Keempat, dukungan harus diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.
Kelima, penguatan perlindungan sosial, diversifikasi sumber impor, serta pembangunan cadangan strategis dinilai penting untuk meredam volatilitas harga pangan dan energi.
Dan keenam, pemerintah didorong memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau.
Berita Terkait
-
Awas Bubble Pecah! Bahaya Mengintai saat IHSG Menuju Rp 10.000
-
Daya Beli Masyarakat Turun, Menkeu Purbaya Pede Pertumbuhan Capai 5,2 Persen
-
Kontribusi Pasar Modal Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga, Apa Penyebabnya?
-
Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 5,2 Persen, Optimistis 6 Persen di 2026
-
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Menjadi Bantalan Sosial dan Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif