Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Masinton Pasaribu menyebut mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak perlu menarik-narik orang lain ke dalam kasus korupsi dana haji yang menjerat Suryadharma. Apalagi Suryadharma sampai menyebut Ketua MPR (almarhum) Taufiq Kiemas dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menerima kuota haji.
"Kalau tenggelam jangan narik-narik orang, berenang saja sendiri. Ya mungkin dia menggunakan istilah bumi hangus, mungkin saja dia jadi begitu. Kita sebut mungkin dia begitu. Ya, Kesatria saja lah," kata Masinton di DPR, Senin (7/9/2015).
Seperti diberitakan, dalam nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jaarta hari ini Suryadharma menyebut sejumlah tokoh menerima sisa kuota haji tahun 2012, di antaranya, Kiemas dan Megawati (50 orang), mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (70 orang), Amin Rais (10 orang), Karni Ilyas (dua orang), keluarga Suryadharma (enam orang), dan KPK (enam orang).
"Penggunaan sisa kuota yang tidak terserap itu sesuai dengan UU nomor 13/2008 dan peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Kuota Nasional," kata Suryadharma.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Reshuffle dan Menko Polkam Baru: Reformasi Polri Jangan Mandek
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan