Suara.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen) mengaku tidak menerima uang suap dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta untuk melancarkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi.
"Nggak ada (suap). Nggak kebagian gue," ujar Ongen di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Saat ditanya adanya dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke sejumlah anggota dewan, Ongen mengaku tak tahu. Prasetyo diduga menjadi perantara suap dari pihak pengembang.
Nama Prasetyo disebut dalam rekaman percakapan yang diputar oleh jaksa penuntut umum dari KPK dalam persidangan terdakwa Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Ariesman dan Trinanda kini tengah menjalani proses hukum lantaran diduga menyuap eks Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait kasus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Nggak denger tuh (bagi-bagi uang tidak rata). Nanti kita lihat di persidangan saja," kata Ongen.
Lebih lanjut, Ongen juga siap apabila nantinya harus bersaksi di persidangan terkait hal ini. Ia juga memastikan fraksi Partai Hanura di DPRD DKI tidak ada yang menerima aliran dana suap reklamasi.
"Saya kan udah dipanggil KPK 4 kali, jadi ke persidangan oke. Clear (fraksi Hanura) nggak ada yang nerima," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pada persidangan Jaksa Ali Fikri sempat memutarkan percakapan pada 17 Maret 2016 dari salah satu saksi persidangan, yakni Manajer Perizinan Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung, dengan bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi.
Dugaan bagi-bagi uang ke anggota DPRD DKI agar para anggota dewan di Jalan Kebon Sirih mau menghadiri rapat paripurna raperda reklamasi, agar peserta rapat memenuhi syarat pengambilan keputusan.
Dalam rekaman tersebut juga terdengar Pupung akan melaporkan ke bosnya, dalam hal ini Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, apabila paripurna tak kunjung digelar ketika itu.
"Gini Bang, jadi kalau misalnya nanti jam 14.00 lewat tidak ada apa-apa, saya lapor Bos (Aguan), supaya dia bisa tekan Pak Prasetyo lagi," kata Pupung kepada Sanusi, dalam rekaman percakapan di Tipikor.
Tak hanya itu, dalam rekaman pembicaraan selanjutnya, Sanusi memgatakan kepada Pupung kalau Prasetyo bertindak tidak adil dalam membagikan uang kepada anggota DPRD yang lain.
"Iya, itukan sebenarnya ngebaginya benar-benar kacau balau deh dia (Prasetyo), makannya kebanyakan. Maksud gue, banyak banget bukan kebanyakan, ngerti enggak lo, kayak enggak ada tempat lain," kata Sanusi kepada Pupung dalam rekaman percakapan itu.
Berita Terkait
-
Tak Kunjung Penuhi Kewajiban Reklamasi, 45 Perusahaan Tambang Terancam Dicabut Izin
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Reklamasi: Saat Kewajiban Hukum Bertransformasi Menjadi Komitmen Pemulihan Ekosistem
-
Anak Usaha MDKA Reklamasi Lahan Seluas 84,96 Hektare di Tujuh Bukit
-
'Kami Akan Mati di Sini', Sumpah Setia Warga Pulau Pari Pertahankan Tanah Kelahiran
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat