- Ancaman lingkungan di Pulau Pari telah berlangsung sejak 2014, di mana warga menghadapi intimidasi dan kriminalisasi.
- Korporasi seperti PT Bumi Raya dan PT CPS mengklaim lahan dan merusak ekosistem seperti terumbu karang melalui reklamasi.
- Asmania menyuarakan kekecewaan atas pemerintah yang dinilai abai dan memberikan sanksi tidak tegas pada perusak lingkungan.
Suara.com - Konflik agraria dan ancaman kerusakan lingkungan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, masih terus membayangi warga setempat.
Hal ini disuarakan oleh Asmania, seorang warga Pulau Pari, dalam acara Diskusi Buku bertajuk “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” yang digelar pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Asmania menegaskan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada laut dan tanah kelahirannya.
Ia menuturkan bahwa upaya mempertahankan ruang hidup mereka belum usai.
“Perjuangan untuk perempuan-perempuan Pulau Pari sampai saat ini. Kami masih berjuang untuk ruang hidup dan penghidupan kita di Pulau Pari,” ucap Asmania dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Asmania, akar permasalahan tak kunjung tuntas meski waktu terus berjalan.
“Karna konflik tanahnya sampai saat ini tidak terselesaikan ya, pemerintahnya lagi-lagi abai untuk hal ini,” ujar dia.
Asmania menceritakan sejarah panjang konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
“Sudah 10 tahun ya kami berjuang, dari 2014 sampai sekarang,” katanya.
Baca Juga: Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Selama kurun waktu tersebut kata dia, warga kerap menghadapi intimidasi.
“Dari 2014 sudah banyak teman-teman kami dikriminalisasi. Perusahaan itu mengkriminalisasi teman-teman, mengintimidasi teman-teman,” katanya.
Ingatan akan represifitas aparat keamanan bahkan masih membekas kuat di benaknya.
“Ketika kami diinjak-injak polisi, didatangkan, itu yang membuat gak pernah hilang dari ingatan kami kayak gitu, sebagai perempuan,” tutur Asmania dengan getir.
Ancaman kini semakin nyata dengan hadirnya berbagai korporasi di wilayah tersebut.
“Sekarang, banyak sekali perusahan-perusahan yang lain yang akhirnya hadir lagi di gugusan Pulau Pari,” jelasnya.
Berita Terkait
-
KKP segel lahan reklamasi terminal khusus di Halmahera Timur
-
Izin 190 Perusahaan Tambang Dibekukan, Bahlil: Hutan Rusak, Siapa Tanggung Jawab?
-
Setelah Izin Dibekukan, Sejumlah Perusahaan Tambang Mulai Bayar Reklamasi
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi