Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan tanggapan terhadap isi pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
"Ini ditunjukkan dengan angka Gini Rasio semakin besar, dari 0,38 Tahun 2013, meningkat 0,42 Tahun 2014, dan meningkat lagi 0,46 pada Tahun 2015," kata Tubagus Arif di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (5/10/2016).
Menurut PKS tingginya angka ketimpangan akan menjadi gangguan bagi stabilitas perekonomian. Apalagi, kata Tubagus, saat ini lapangan kerja bagi kelompok menengah ke bawah masih kurang.
"Dalam pidato Saudara Gubernur, menyebutkan angka Gini Rasio pada Bulan Mei 2016 sudah menurun menjadi 0,42, namun angka ini masih cukup tinggi," katanya.
Selain itu, PKS juga mempersoalkan kebijakan Ahok dengan mengurangi anggaran untuk pembebasan lahan untuk rumah susun, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau. Padahal, katanya, kebutuhan untuk hal tersebut sekarang sudah sangat tinggi dan mendesak.
"Jakarta sudah sangat kekurangan lahan untuk makam seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan fisik berupa superblok dan mal tanpa memperhatikan keseimbangan pemanfaatan lahan," kata Tubagus.
PKS juga menyoroti kebijakan pengurangan anggaran untuk revitalisasi dan pembangunan rusun di dalam kota, seperti Tambora dan Pasar Grogol.
"Padahal pengadaan tanah tidak akan banyak berpengaruh dalam mengurangi kemacetan di Jakarta tanpa usaha peningkatan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi,"kata Tubagus.
Persoalan lain yang disorot PKS adalah minimnya penggunaan dana bantuan sosial dan program peningkatan usaha kecil enengah yang masih minim.
"PKS juga menyayangkan minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata, padahal Jakarta sebagai ibu kota negara dan menjadi pintu gerbang masuk Indonesia, sangat potensial untuk menjadi wisata," kata Tubagus.
Tapi, PKS tetap mengapresiasi program Ahok atas penambahan anggaran untuk pengadaan alat berat dalam mendukung pengolahan sampah di unit Pengolahan sampah terpadu.
"Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan kecepatan dan kinerja dalam pengolahan sampah yang sekarang dilakukan secara swakelola," kata Tubagus.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
Ini Pengakuan Pengikut Dimas Kanjeng yang Sulit Dinalar
Tak Direstui Keluarga, Ini Alasan Asty Ananta Tetap Nikah di Bali
Inilah Pekerjaan Mario Teguh Sebelum Menjadi Motivator Terkenal
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO