Koalisi Masyarakat Sipil merasa sangat prihatin dengan sikap para elit politik yang memakai isu yang berbau rasial dan agama menjelang pemilihan depala daerah serentak Tahun 2017 mendatang. Oleh karens itu, mereka meminta apa yang telah dilakukan oleh petinggi partai tersebut segera dihentikan.
"Isu SARA menjelang Pilkada serentak tidak hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tetapi juga sangat berbahaya," kata salah satu wakil Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Kekhawatiran akibat terus dimainkannya isu SARA pada saat kampanye Pilkada ini semakin tinggi, karena sudah sampai pada munculnya ujaran kebencian. Dan hal tersebut tentu menumbuhkan semangat intoleransi di tengah masyarakat.
"Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ilatan sosial primordial yang ankan mengikis kebhinekaan yang menjadi dasar dari pendirian negara-negara bangsa Indonesia," kata Al Araf.
Karenanya, Pria yang menjabat sebagai Direktur Imparsial tersebut mengharapkan agar Elit Politik dapat menjadi tokoh yang mengarahkan masyarakat untuk memahami hakikat demokrasi. Sebab, dengan demikian pemimpin yang diinginkan warga, yakni pemimpin terbaik dapat terwujud.
"Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpin," katanya.
Dan untuk mengantisipasi ujaran kebencian karena faktor SARA tersebut, pihaknya pun meminta aparat keamanana, baik itu, Polisi, TNI, Inteijen untuk bersikap netral dan profesional. Sebab, kalau terjadi pemihakan, maka penyimpangan profesionalitasnya bisa terjadi.
"Dalam hal ini, profesionalis aparat keamanan sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Segala bentuk kekerasan seharusnya dihindari," kata Al Araf.
Diketahui, pada Rabu (2/11/2016) kemarin Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait situasi terkini di Indonesia. Dalam statemenya, SBY juga menyinggung kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia meminta agar Ahok diproses dan tidak boleh kebal terhadap hukum. Kita ketahui juga, bahwa Putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ikut bertarung melawan Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK