Koalisi Masyarakat Sipil merasa sangat prihatin dengan sikap para elit politik yang memakai isu yang berbau rasial dan agama menjelang pemilihan depala daerah serentak Tahun 2017 mendatang. Oleh karens itu, mereka meminta apa yang telah dilakukan oleh petinggi partai tersebut segera dihentikan.
"Isu SARA menjelang Pilkada serentak tidak hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tetapi juga sangat berbahaya," kata salah satu wakil Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Kekhawatiran akibat terus dimainkannya isu SARA pada saat kampanye Pilkada ini semakin tinggi, karena sudah sampai pada munculnya ujaran kebencian. Dan hal tersebut tentu menumbuhkan semangat intoleransi di tengah masyarakat.
"Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ilatan sosial primordial yang ankan mengikis kebhinekaan yang menjadi dasar dari pendirian negara-negara bangsa Indonesia," kata Al Araf.
Karenanya, Pria yang menjabat sebagai Direktur Imparsial tersebut mengharapkan agar Elit Politik dapat menjadi tokoh yang mengarahkan masyarakat untuk memahami hakikat demokrasi. Sebab, dengan demikian pemimpin yang diinginkan warga, yakni pemimpin terbaik dapat terwujud.
"Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpin," katanya.
Dan untuk mengantisipasi ujaran kebencian karena faktor SARA tersebut, pihaknya pun meminta aparat keamanana, baik itu, Polisi, TNI, Inteijen untuk bersikap netral dan profesional. Sebab, kalau terjadi pemihakan, maka penyimpangan profesionalitasnya bisa terjadi.
"Dalam hal ini, profesionalis aparat keamanan sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Segala bentuk kekerasan seharusnya dihindari," kata Al Araf.
Diketahui, pada Rabu (2/11/2016) kemarin Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait situasi terkini di Indonesia. Dalam statemenya, SBY juga menyinggung kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia meminta agar Ahok diproses dan tidak boleh kebal terhadap hukum. Kita ketahui juga, bahwa Putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ikut bertarung melawan Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Ray Rangkuti Khawatir Kemunculan Sjafrie Sjamsoeddin di Bursa Pilpres Mirip SBY 2004
-
AHY Ungkap Pesan Khusus SBY ke Prabowo saat Pertemuan 3,5 Jam di Istana
-
Operation Epic Fury, AS Kerahkan 50 Ribu Tentara dan 200 Jet Tempur Gempur Iran dari 2 Kapal Induk
-
Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Perang Iran di Samudera Hindia
-
Militer AS Klaim Tewaskan Pejabat Iran yang Diduga Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
-
Bantuan untuk eks Pengguna Narkoba dan ODHIV Cair, Kemensos Ubah Skema Jadi Uang Tunai Segini!
-
Setelah Bangkai Anjing, Kini Giliran Alat Berat! Misteri Teror Beruntun Tim Relawan di Aceh Tamiang
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU