Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap angka 20 sampai 25 persen untuk Presidential Threshold merupakan angka yang realistis. Angka tersebut dinilai memberikan kesempatan kepada calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2019.
"Sedangkan untuk Parliamentary Threshold, PDI Perjuangan menakar di angka 5 sampai 10 persen," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Andreas mengatakan, angka ini ditujukan supaya pencalonan presiden terasa lebih istimewa dan ekslusif.
"Karena menjadi calon presiden itu jangan terlalu mudahlah yang setiap orang bisa mengajukan calon presiden. Jadi kesannya, enggak ekslusif. Sementara mencalonkan diri sabagai calon presiden kan hal yang istimewa," kata Andreas di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Andreas menambahkan, PDI Perjuangan juga mengusulkan supaya Parliamentary Threshold dibatasi di angka 5 sampai 10 persen. Dengan demikian, partai yang masuk ke parlemen menjadi sekitar lima atau enam partai. Sehingga, makin dikit partai yang ada di parlemen makan akan makin efektif dalam pengambilan keputusan.
"Coba bayangkan, ada fraksi yagn anggotanya yang kurang dari 30, betapa sulitnya dia ikut dalam semua kegiatan," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu