Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan Fraksi PAN di DPR akan melobi fraksi lain untuk menolak pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya tentu (kita akan lobi). Tentu nanti antar fraksi akan bicara," kata Zukifli di DPR, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Dia menegaskan, Fraksi PAN menolaknya karena menganggap hak angket ini akan melemahkan lembaga antirasuah itu.
Apalagi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, saat ini KPK tengah menangani kasus-kasus besar. Di antaranya kasus mega-skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Padahal KPK sedang menyelesaikan, membongkar kasus-kasus besar tentu perlu dukungan dari parlemen, pemerintah, kita semua agar ini bisa tuntas. apalagi BLBI kasus yg lama sekali. saya menolak keras itu Hak Angket terhadap KPK itu justru mari kita dukung sama-sama agar KPK dapat menuntaskan," ujarnya.
DPR menyetujui penggunaan hak angket untuk KPK dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (28/4/2017). Keputusan ini diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat.
Keputusan ini dianggap tergesa-gesa tanpa mendengarkan pandangan fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam rapat ini, Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat, menyatakan penolakan terhadap pengguliran hak angket ini.
Salah satu alasan pengusulan hak angket ini adalah karena politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku ditekan oleh sejumlah Anggota Komisi III saat pemberkasan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Komisi III pun meminta KPK membuka rekaman pemeriksan Miryam tentang pengakuan penekanan itu, lewat pengusulan hak angket ini.
Baca Juga: Hak Angket KPK Dinilai Tak Akan Berdampak Secara Luas
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!