Suara.com - Fraksi PPP akan melayangkan surat protes kepada pimpinan DPR karena putusan rapat paripurna tentang persetujuan pengusulan hak angket ke KPK oleh DPR.
Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara beranggapan keputusan ini tidak menjalankan tradisi yang ada. Tradisi itu mempersilakan fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.
"Pertama, kita akan protes secara tertulis ke pimpinan dengan sikap pimpinan di paripurna. Di mana ini tidak seperti biasanya. Jadi ada tradisi dalam setiap pengambilan keputusan, ditanya tiap fraksi. Dan tadi yang bicara personal, kalau pun mewakili fraksi tapi mereka menunjuk secara personal bukan fraksi," kata Amir di DPR, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Amir menilai langkah pimpinan yang seperti ini, merupakan salah satu bentuk arogansi pimpinan DPR.
"Ada arogansi pimpiman yang kita lihat tadi, dengan memaksakan kehendak yang kita tidak tahu apakah itu kehendak pribadi atua kelompok atau memang keinginan golongan itu mau dilegitimasi melalui lembaga. Kesan yang kami tangkap seperti itu," tegasnya.
Dalam rapat pengambilan keputusan seperti ini, harusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sesuai aturan. Dia menerangkan, seharusnya setiap fraksi diberikan waktu untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, rapat kali ini tidak berjalan demikian.
Karena tidak terakomodir, PPP ikutan melakukan aksi walk out. Ada Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat dan PPP yang melakukan aksi walk out dalam rapat kali ini.
Akibat pengambilan keputusan seperti ini, Amir mengatakan, PPP patut curiga ada sesuatu yang memaksa pimpinan untuk segera melakukan pengambilan keputusan terhadap hak angket ini.
"Ini kita belum ada kesempatan nanya, sudah ketok palu," kata dia.
Sebagai langkah lanjutan, Fraksi PPP menyiapkan strategi untuk menolak hak angket ini. Fraksi PPP beranggapan hak angket ini malah akan menjadi bentuk pelemahan terhadap KPK. Padahal PPP bersikap akan selalu mendukung KPK.
"Ada dua alternatif, kalau misalnya memang PPP menjadi bentuk kuorum atau tidak kuorumnya dalam pengajuan nama Pansus, mungkin kita tidak mengirim. Tapi kalau tanpa PPP itu kuorum, kami harus mengirim untuk mengawal. Jangan sampai dibelokan," kata Amir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu