Pertarungan Panas Rebut Kursi Ketua DPR Pengganti Novanto

Pertarungan perebutan kursi ketua DPR di internal Partai Golkar bakal sengit. Kursi tersebut jadi pereutan karena Setya Novanto kini ditahan KPK setelah terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP>

"Dalam konteks ketua DPR, menurut saya akan terjadi pertarungan politik antara kubu yang selama ini dilekatkan ketika Golkar bertarung," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, nomor 6, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Yunarto kemudian memetakan tokoh dari kubu yang paling potensial menduduki kursi ketua DPR.

"Kalau kita petakan orang sering mengatakan Azis Syamsudin ini orang yang paling dekat dengan Setya Novanto dan mungkin saja didukung oleh Aburizal Bakrie, kekuatan lama," kata dia.

"Zainudin Amali dianggap punya kedekatan dengan Pak JK (Jusuf Kala). Pertanyaan menarikkan kemudian presiden kemana? Saya ragu dua nama yang saya sebutkan tadi perwakilan dari Novanto dan perwakilan JK bisa memenangkan pertarungan," Toto menambahkan.

Menurut Yunarto Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo juga punya kans.

"Muncul dua nama yang bisa jadi kuda hitam, di situ ada Bamsoet dan Agus Gumiwang. Itu empat nama, dan dua nama yang menurut saya punya peluang paling kuat dalam konstelasi politik," katanya.

Yunarto mengatakan siapapun nanti merebut kursi ketua DPR haruslah yang tidak boleh memiliki masalah hukum atau terindikasi korupsi agar tak mengulang kasus Novanto.

"Menurut saya harga mati ketika ketua DPR terpilih siapa pun itu, dia tidak boleh yang sedang atau berpotensi memiliki kasus hukum atau kontroversial secara hukum. Itu pertama, sehingga kemudian ada nuansa baru, ada nuansa perubahan," katanya.

Kandidat ketua DPR yang baru, menurut Yunarto, harus memiliki niatan untuk memulihkan citra DPR sebagai lembaga yang anti korupsi.

"Dan bukan sosok yang menurut saya secara komunikasi juga kontroversial, karena ketua DPR ini dalam konteks Undang-Undang itu dianggap bagian dari pimpinan DPR," katanya.

Tetapi ada satu pertanyaan menarik.

"Di sini orang pasti berbicara bagaimana sikap Jokowi, orang bagaimana mengartikan sikap JK," kata dia.