Suara.com - Kementerian Luar Negeri mengumpulkan semua data warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri untuk keperluan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT WNI di luar negeri itu nanti guna Pemilu serentak 2019, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Kementerian Luar Negeri akan berikan dukungan penuh, dengan mengumpulkan data WNI yang ada di luar negeri. Pengumpulan data WNI dilakukan oleh 129 perwakilan bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipe, plus BNP2TKI.
"Karena banyak data beririsan dengan BNP2TKI, jadi total WNI di luar negeri 3,2 juta," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (8/3/2019).
Dari 3,2 juta WNI yang berada di luar negeri dilakukan proses pembersihan data. Setelah dilakukan pembersihan data, terakhir menjadi 2,2 juta WNI. Artinya, terdapat satu juta data WNI ganda.
"Selebihnya data yang satu juta WNI ke mana? Selebihnya karena ada isinya data ganda. Jadi ada WNI yang ambil S1 di Singapura, kemudian S2 nya di Jerman, dua-duanya masih terdata, dengan sendirinya kami jadikan satu data," ujar dia.
Sementara itu, data 2,2 juta WNI di luar negeri tersebut sudah di serah kan oleh Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Selanjutnya Kemlu dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi data WNI di luar negeri untuk NIK atau Nomor Induk Kependudukan.
"Karena basis pemilih luar negeri harus pakai NIK, kenapa pakai NIK supaya tidak ada DPT ganda. Jadi nanti kalau dikonfrontir data tersebut, akan ketahuan penggunaan data yang di luar negeri dan di dalam negeri," kata dia.
Selain itu, Kemlu juga akan membentuk panitia Pemilu di semua kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Luar Negeri.
"Nanti kami akan bentuk panitia pemilih di semua perwakilan. Kemudian mulai 17 April akan dilakukan verifikasi dan pembersihan untuk data-data tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Poros Ketiga Pilpres Jangan Berlatar Islam ataupun Non Islam
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB