Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzili tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menolak adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.
Namun, Ace menilai sikap yang demikian merupakan pertanda jika Fadli masih terbawa suasana Pilpres 2019 alias belum move one. Padahal, kata Ace, masyarakat di akar rumput menginginkan terealisasinya pertemuan kedua tokoh nasional itu.
"Masyarakat sendiri sudah menerima kok hasil Pemilu 2019. Yang harus dijaga yaitu justru pernyataaan elitnya yang belum move on," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).
Ace beranggapan, rekonsiliasi Jokowi - Prabowo penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan ketenangan usai gelaran pemilu dan pilpres. Menurutnya, hal itu yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sempat berbeda pandangan politik.
"Kalau menurut Fadli Zon tidak perlu rekonsiliasi tentu haknya mereka. Kami ingin masyarakat diajarkan untuk berdemokrasi dengan sehat bahwa dalam demokrasi itu perlu sportivitas," kata Ace.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik usai Pilpres 2019 bukan peperangan.
Fadli Zon menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ujar Fadli Zon di sela-sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Wakil Ketua DPR RI itu menilai terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, dalam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar. Karenanya dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi.
Baca Juga: Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
"Jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” katanya.
Fadli Zon menilai, situasi yang terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan.
Berita Terkait
-
Pemuda Pengancam Penggal Kepala Jokowi Nikah di Rutan
-
Buntut Tulisan 'Terima Kasih Jokowi', Eks BPN Prabowo: Pecat Direksi Garuda
-
Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
-
Tulis Nama Jokowi di Pesawat, Demokrat: Garuda Upaya Ambil Hati Jokowi
-
Keluarga Bantah Audrey Yu Kerja di NASA dan Bertemu Jokowi di KTT G-20
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya