Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzili tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menolak adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.
Namun, Ace menilai sikap yang demikian merupakan pertanda jika Fadli masih terbawa suasana Pilpres 2019 alias belum move one. Padahal, kata Ace, masyarakat di akar rumput menginginkan terealisasinya pertemuan kedua tokoh nasional itu.
"Masyarakat sendiri sudah menerima kok hasil Pemilu 2019. Yang harus dijaga yaitu justru pernyataaan elitnya yang belum move on," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).
Ace beranggapan, rekonsiliasi Jokowi - Prabowo penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan ketenangan usai gelaran pemilu dan pilpres. Menurutnya, hal itu yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sempat berbeda pandangan politik.
"Kalau menurut Fadli Zon tidak perlu rekonsiliasi tentu haknya mereka. Kami ingin masyarakat diajarkan untuk berdemokrasi dengan sehat bahwa dalam demokrasi itu perlu sportivitas," kata Ace.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik usai Pilpres 2019 bukan peperangan.
Fadli Zon menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ujar Fadli Zon di sela-sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Wakil Ketua DPR RI itu menilai terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, dalam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar. Karenanya dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi.
Baca Juga: Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
"Jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” katanya.
Fadli Zon menilai, situasi yang terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan.
Berita Terkait
-
Pemuda Pengancam Penggal Kepala Jokowi Nikah di Rutan
-
Buntut Tulisan 'Terima Kasih Jokowi', Eks BPN Prabowo: Pecat Direksi Garuda
-
Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
-
Tulis Nama Jokowi di Pesawat, Demokrat: Garuda Upaya Ambil Hati Jokowi
-
Keluarga Bantah Audrey Yu Kerja di NASA dan Bertemu Jokowi di KTT G-20
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara