Suara.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzili tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menolak adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.
Namun, Ace menilai sikap yang demikian merupakan pertanda jika Fadli masih terbawa suasana Pilpres 2019 alias belum move one. Padahal, kata Ace, masyarakat di akar rumput menginginkan terealisasinya pertemuan kedua tokoh nasional itu.
"Masyarakat sendiri sudah menerima kok hasil Pemilu 2019. Yang harus dijaga yaitu justru pernyataaan elitnya yang belum move on," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).
Ace beranggapan, rekonsiliasi Jokowi - Prabowo penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan ketenangan usai gelaran pemilu dan pilpres. Menurutnya, hal itu yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sempat berbeda pandangan politik.
"Kalau menurut Fadli Zon tidak perlu rekonsiliasi tentu haknya mereka. Kami ingin masyarakat diajarkan untuk berdemokrasi dengan sehat bahwa dalam demokrasi itu perlu sportivitas," kata Ace.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik usai Pilpres 2019 bukan peperangan.
Fadli Zon menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ujar Fadli Zon di sela-sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Wakil Ketua DPR RI itu menilai terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, dalam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar. Karenanya dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi.
Baca Juga: Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
"Jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” katanya.
Fadli Zon menilai, situasi yang terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan.
Berita Terkait
-
Pemuda Pengancam Penggal Kepala Jokowi Nikah di Rutan
-
Buntut Tulisan 'Terima Kasih Jokowi', Eks BPN Prabowo: Pecat Direksi Garuda
-
Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
-
Tulis Nama Jokowi di Pesawat, Demokrat: Garuda Upaya Ambil Hati Jokowi
-
Keluarga Bantah Audrey Yu Kerja di NASA dan Bertemu Jokowi di KTT G-20
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara