Suara.com - 
Kabar seputar pencekalan pentolan FPI Muhammad Rizieq Shihab masih terus bergulir. Kali ini, Menkopolhukam Mahfud MD hendak memberikan bantuan uang Rp 110 juta agar Rizieq bisa pulang.
Salah satu syarat agar bisa kembali ke Indonesia adalah harus membayar sebesar Rp 110 juta. Namun, bantuan Mahfud MD tersebut ditolak mentah-mentah oleh FPI.
Berikut Suara.com merangkum 8 berita terkini seputar pencekalan Rizieq.
1. Mahfud MD soal Rizieq Shihab: Jika Perlu Uang, Saya Bisa Bantu Rp 110 Juta
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku belum mengetahui alasan pemerintahan Arab Saudi melarang Habib Rizieq Shihab keluar dari negara tersebut.
Pemerintah kata Mahfud tak mengetahui pasti masalah Rizieq yang tidak bisa pulang ke Indonesia apakah karena denda overstay atau waktu izin tinggal yang telah habis.
2. Mahfud Siap Kasih Rizieq Duit Rp 110 Juta, FPI: Gak Usah Bantu-bantu!
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, Sugito Atmo Prawiro menolak tawaran Menkopolhukam Mahfud MD yang bersedia membantu membayar denda overstay Habib Rizieq Shihab ke pemerintah Arab Saudi.
Baca Juga: Viral Pemuda Dianiaya Diduga Polisi, Lehernya Dicekik dan Kepala Dipukul
Sugito mengklaim, pihaknya mampu membayar denda tersebut jika memang pentolan FPI itu dicekal pulang lantaran persoalan overstay. Namun, dia mengatakan hingga kekinian tidak ada bukti pencekalan Rizieq pulang ke Indonesia karena persoalan over stay.
3. Arab Saudi Cekal Rizieq karena Alasan Keamanan, Pengacara: Deportasi Saja
Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, mempertanyakan alasan pemerintah Arab Saudi mencekal kliennya untuk pulang ke Indonesia. Sebab, Rizieq bukanlah warga negara Arab Saudi.
Sugito menyebut surat pencekalan terhadap kliennya untuk pulang ke tanah air berasal dari penyidik umum Intelijen Arab Saudi. Namun, dia mengaku heran dengan adanya pencekalan tersebut.
4. Rizieq Shihab Disamakan dengan TKI, Ketua HRS Center Naik Darah
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli terlibat perdebatan sengit dengan Ketua Umum HRS Center Abdul Chair Ramadhan, saat membahas pentolan FPI Muhammad Rizieq Shihab dalam acara Dua Sisi yang disiarkan TvOne pada Kamis (14/11/2019) malam.
Mulanya, Guntur Romli mengatakan, pencekalan Rizieq Shihab tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019 karena Prabowo telah merapat ke kubu Jokowi.
5. Dicekal Arab Saudi, Mahfud: Yang Nego Rizieq Sendiri, Bukan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku pemerintah Indonesia tak bisa mengintervensi kebijakan Arab Saudi yang melarang Habib Rizieq Shibab untuk keluar dari negara tersebut.
Hal itu disampaikan Mahfud setelah menerima foto dari pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro lewat aplikasi percakapan WhatsApp.
6. Terima Foto dari Pengacara Rizieq, Mahfud: Itu Bukan Surat Cekal Pemerintah
Menkopolhukam Mahfud MD mengaku sudah menerima foto yang dikirimkan pengacara, Habib Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro.
Namun, menurut Mahfud, foto yang dikirim lewat pesan percakapan WhatsApp ke nomor pribadinya itu bukanlah bukti surat pencekalan.
7. PSI: Pemerintah Jangan Bantu Habib Rizieq Pulang!
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyarankan pemerintah Indonesia tidak perlu mengulurkan bantuan kepada pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk kembali pulang ke Indonesia. Pasalnya selama ini Rizieq masih kekeuh kalau pemerintah Indonesia lah menjadi biang yang menyebabkannya sulit masuk ke tanah air.
Gun Romli mengatakan pencekalan Rizieq malah menjadi bahan propaganda bagi Rizieq sendiri dan pendukungnya. Karena narasi yang dibuat Rizieq, justru menurutnya memunculkan hoax kalau pihak yang mencekal Rizieq untuk pulang adalah pemerintah Indonesia. Padahal kata Gun Romli, pihak yang mencekal Rizieq murni dari Kerajaan Arab Saudi.
8. Jawab Lulung, Moeldoko: Apanya yang Mau Direkonsiliasikan dengan Rizieq?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan tegas mengaku tidak setuju dengan usulan Politisi PAN Abraham Lunggana alias Haji Lulung soal Rizieq Shihab. Eks politikus PPP itu sebelumnya meminta pemerintah melakukan rekonsiliasi nasional terkait pencekalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.
Moeldoko pun mempertanyakan maksud adanya usulan dari rekonsiliasi nasional. Menurut Moeldoko, pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan Rizieq.
Berita Terkait
- 
            
              Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
 - 
            
              Bongkar Habis! Mahfud MD Beberkan Kejanggalan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi
 - 
            
              Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
 - 
            
              Mahfud MD Buka Kartu: KPK Bisa Panggil Mantan Presiden Terkait Kereta Cepat Whoosh!
 - 
            
              Update Dugaan Korupsi Kereta Cepat: Isu KPK Ogah Usut, Mark up Hingga US$ 52 Juta?
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue
 - 
            
              Misteri 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Kwitang, Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus
 - 
            
              Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas