Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hingga saat ini belum menerima undangan untuk menghadiri acara Reuni Akbar 212 dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Acara reuni tersebut bakal berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2019).
Ma'ruf mengakui pernah diundang oleh pihak 212 yang konsen terhadap kasus penodaan agama yang saat itu dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, ia mengaku setelah kasus Ahok selesai, tidak pernah lagi diundang.
"Kemarin-kemarin sih tidak (diundang). Dulu kalau 212 yang asli (pernah diundang)," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Menurut Ma'ruf organisasi PA 212 yang hingga saat ini masih eksis adalah bentukan baru setelah kasus Ahok selesai. Apalagi Ma'ruf menerangkan bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan kelompok aksi 212 sudah bubar.
"Yang ini bentukan baru. Kalau yang asli kan sudah selesai (setelah Ahok dipenjara), untuk GNPF-MUI sudah dibubarkan semua tugasnya 212 kan sudah selesai, nah itu kan kemudian muncul baru lagi," tandasnya
Untuk diketahui, PA 212 kembali bertekad memutihkan kawasan Monas, Jakarta Pusat saat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2019. Reuni akbar PA 212 itu direncanakan diawali salat tahajud berjemaah.
Hal itu dikatakan Ketua Steering Committee Reuni Akbar PA 212 Yusuf Muhammad Martak saat jumpa pers di DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Yusuf mengatakan, Reuni Akbar PA 212 akan diawali salat tahajud berjemaah dan dijadwalkan selesai pada pagi hari.
"Salat Tahajud bersama, salat Subuh, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bermunajat kepada Allah SWT. Insya Allah acara akan kami akhiri pada pagi hari," kata Yusuf.
Baca Juga: Seruan Petisi Online, Reuni 212 Disebut Agenda Politik Berjubah Agama
Berita Terkait
-
Maruf soal Reuni 212: Silaturahmi Boleh Saja Asal Jangan Bikin Gaduh!
-
Maruf Amin Tak Risau Angkat Stafsus Berkasus, Begini Alasannya
-
Beri 10 Masukan ke Maruf Amin, MRP: Aparat Tidak Cocok di Papua
-
Mimpi Refly Harun, Said Didu Jadi Komut Pertamina
-
Diduga Terlibat Kasus Pemerasan, Wapres Ma'ruf Didesak Pecat Lukmanul Hakim
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra