Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada anggota Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan Covid-19 saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) menunjukan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani krisis corona.
Pipin menyebut, apa yang disampaikan Jokowi lebih banyak keluhan.
"Arahan Presisen Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia." Kata Pipin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).
Menurutnya, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi memantau langsung setiap hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Ia meragukan Jokowi melakukan pengawasan terhadap kinerja para menterinya.
"Jika presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi apa yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?" ujarnya.
Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menuturkan, beban masyarakat di tengah krisis wabah corona semakin tinggi. Ekonomi masyarakat semakin sulit, banyak yang jadi korban PHK dan kehilangan penghasilan. Sehingga dibutuhkan solusi konkrit dalam mengatasi masalah yang dialami masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah.
"Masyarakat butuh solusi konkrit dan progress positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," ujarnya.
Pipin juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari 75 Triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.
"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalo kerja menterinya gak beres, silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Cuma Ancam Reshuffle Kabinet, Presiden Ini Pecat 5 Menteri Sekaligus
Kualitas pemimpin itu menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis. Jika berhasil, seorang pemimpin yang baik tak lupa memberi apresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tidak mengklaimnya sebagai keberhasilannya sendiri.
"Bila gagal, dia bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, bukan menyalahkan orang lain atau anak buahnya." Terangnya.
Dalam situasi krisis seperti ini, lanjut Pipin, masyarakat butuh seorang pemimpin yang mampu 'menahkodai kapal besar melewati badai'. Bukan seorang manajer yang hanya bisa mendelegasi semata dan berkeluh kesah, seakan-akan bukan bagian dari masalah.
" Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," katanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Cuma Ancam Reshuffle Kabinet, Presiden Ini Pecat 5 Menteri Sekaligus
-
Jokowi Marah-marah 18 Juni, Kenapa Baru Diunggah 28 Juni?
-
Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS: Buktikan!
-
Jokowi Minta Menkes Tak Bertele-tele soal Anggaran Penanganan Covid-19
-
Jokowi Marah Ancam Reshuffle, Mardani: Jangan Mengeluh di Depan Rakyat
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre