Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak Partai Persatuan Pembangunan untuk membentuk poros baru pada Pilpres 2024. Menanggapi itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespons positif.
Baidowi berujar PPP positif terhadap siapapun yang mengajak. Apalagi itu PKB, yang merupakan partai politik serumpun
"Sesama rumpun koalisi parpol Islam, itu lebih bagus karena soliditasnya bisa tercapai," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Namun Baidowi mengingatkan bahwa pembentukan poros itu harus melihat sejarah politik. Di mana, kata Baidowi pakem koalisi selama ini adalah koalisi nasionalis religius, atau nasionalis-Islam, atau Islam-nasionalis.
"Ini kan hanya memberangkatkan, kalau figur kan bisa dicari, bisa jadi figurnya mewakili nasionalis religius atau regilius nasionalis," ujar Baidowi.
Baidowi mengatakan terpenting untuk pembentukan poros Islam ialah suara gabungan partai politik bisa menxapai 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara dalam Pemilu sebagai syarat mencalonkan presiden.
"Lihat di Pemilu 2019 kemarin, cukup atau tidak PPP, PKS, PKB. Kalau gak cukup maka tambah PAN. Kalau gabung PAN cukup bagus juga. Karena kalau PAN digabung PPP saja itu 10 persen, kalau tiga partai gak cukup tapi 4 partai bisa penuhi, dahsyat juga kalau jadi," kata Baidowi.
PKB Ajak PPP dan PAN Bikin Poros Baru
Sebelumnya elite PKB siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PKB berkinginan untuk memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.
”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul, Kamis (16/12/2021).
PKB melihat ada peluang terbentuknya poros baru. Sebabnya, dikatakan Jazilul kendati saat ini koalisi partai politik sangat solid, namun bukan tidak mungkin menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik yang membuat parpol menentukan langkah masing-masing.
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul ada satu hal yang bisa memudahkan PKB merealisasikan untuk memimpin terbentuknya poros baru. Hal itu ialah dengan menurunkan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 5-10 persen.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” kata Jazilul.
Tag
Berita Terkait
-
Interupsi Sebelum Puan Pidato, Politisi PKB Singgung Rasa Kemanusiaan Harus Dijunjung
-
RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
-
Cak Imin Usul Presidential Threshold 5 Persen, Sudjiwo Tedjo Sindir: Gimana Kalau Dilelang
-
Ingin Pimpin Poros Baru di Pilpres 2024, PKB Ajak PPP dan PAN Bergabung
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui