Suara.com - Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, turut merespons rumor perombakan atau reshuffle yang disebutkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (23/2) besok.
Menteri-menteri Jokowi tersebut irit bicara, tapi intinya mengakui tidak tahu menahu soal reshuffle kabinet.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin misalnya. Dia tidak memberikan jawaban pasti benar atau tidaknya akan ada perombakan kabinet, seiring beredarnya undangan untuk semua menteri guna mengikuti rapat terbatas di istana, Rabu besok.
Budi menegaskan, dirinya tidak mendapatkan informasi perihal perombakan kabinet.
Sambil meyakinkan wartawan yang berulangkali menanyakan reshuffle, Budi menunjukkan gestur melambaikan tangan, menyimbolkan dirinya tidak tahu.
"Enggak, enggak," ujar Budi sambil melemparkan senyum dari dalam mobil, seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate hanya mengatakan, ada undangan dari Jokowi kepada menteri-menteri untuk hadir ke Istana Merdeka, Rabu besok.
Hal itu ia sampaikan saat ditanya mengenai isu reshuffle yang disebut-sebut bakal dilakukan Jokowi.
Adapaun undangan kepada menteri itu berkaitan dengan rapat terbatas bersama dengan Jokowi.
Baca Juga: Bima Arya Kaget Namanya Diisukan akan Dipanggil Istana untuk Jadi Menteri Jokowi
"Besok saya ada undangan ratas," kata Johnny di DPR, seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR.
Johnny berujar, ratas yang akan dipimpin langsung Jokowi itu salah satu agendanya adalah membahas penyelenggaraan MotoGP pada pekan lalu.
"Undangan ratasnya pasti masalah yang terkait lah. Salah satunya tentang penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu, yang lain belum ada pembicaraannya," kata Johnny.
Ia menegaskan, dalam rapat terbatas itu juga tidak semua menteri diundang. Kemungkinan hanya menteri-menteri terkait pembahasan agenda ratas.
"Enggak. Hanya menteri-menteri terkait, kan rapat terbatas. Kalau rapat paripurna baru semuanya," kata Johnny.
Soal isu rehuffle yang kembali muncul, Johnny enggan menanggapi. Ia berujar hal itu merupakan kewenangan Jokowi selaku presiden.
"Nah reshuffle itu domainnya presiden, jangan tanya sama saya," kata Johnny.
Tag
Berita Terkait
-
Bima Arya Kaget Namanya Diisukan akan Dipanggil Istana untuk Jadi Menteri Jokowi
-
Jokowi Undang Para Menteri ke Istana Besok, Terkait Reshuffle?
-
Menkominfo Klaim Menggebu-gebu Bahas RUU PDP, Panja di DPR Kapan Nih Jadwalkan Rapat?
-
Beberapa Menteri Diundang ke Istana Merdeka Besok, Terkait Reshuffle?
-
NasDem: Kabinet Dibentuk Bukan untuk Reshuffle, Kalaupun Ada Evaluasi untuk Reposisi itu Kewenangan Presiden
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO