Suara.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut dikatakan Usman berdasarkan hasil evaluasi lembaga indeks demokrasi Internasional, yang secara struktur dilakukan berkala setiap tahun.
"Untuk Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, demokrasinya dianggap mengalami kemerosotan, regresi atau kemunduran," ujar Usman dalam diskusi publik 24 Tahun Reformasi-Arah Demokrasi Indonesia Kini secara virtual, Jumat (20/5/2022).
Usman menyebut bahwa kemunduran demokrasi Indonesia tidak dikatakan seperti orde baru. Namun menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia merosot dan berada di titik paling rendah dalam 14 tahun terakhir.
"Kesimpulan yang tidak mengatakan bahwa Indonesia kembali seperti orde baru, tidak, tetapi kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Bahkan dalam 14 tahun terakhir memang kualitas demokrasi Indonesia, dianggap berada pada titik yang paling rendah," papar dia.
Usman mengungkapkan berdasarkan laporan lembaga indeks demokrasi seperti Freedom House, The Economist Intelegence Unit, terdapat dua hal yang menjadi indikator demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Yang pertama yakni kebebasan sipil.
"Kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berpendapat berserikat dan juga berekspresi," kata Usman.
Hal kedua yaitu hak politik berhubungan dengan bagaimana partisipasi politik masyarakat di dalam misalnya kelembagaan electoral.
"Kalau diperdalam lagi dalam ekonomist intelegence unit, ada tentang pluralisme politik, ada tentang partisipasi politik. Bahkan kalau kita mengacu pada kajian-kajian para sarjana (analisis), yang mendalami Indonesia, seluruhnya mengatakan regresi demokrasi di Indonesia, tengah terjadi. Jadi kemunduran ini tidak bisa lagi dibantah, tidak terbantahkan," ungkap Usman.
Baca Juga: Hasanuddin Ibrahim Ditahan KPK: Diduga Rugikan Negara Rp12,9 Miliar dari Nilai Proyek Rp18,6 Miliar
Usman menyebut ada tiga penyebab kemunduran demokrasi yaitu pertama menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara.
Kedua, menguatnya politik moralitas, termasuk dari negara dan dari akar rumput dan ketiga, lemahnya gerakan sosial.
Ia menuturkan jika melihat kajian di dalam buku regresi demokrasi Indonesia yang memuat berbagai tulisan para sarjana, terdapat tiga penyebab.
"Pertama membuatnya kembali penggunaan taktik-taktik otoriter dari negara terhadap masyarakat. Yang kedua melemahnya partai-partai politik," kata Usman.
"Salah satu sebabnya karena lemahnya subsidi negara, akibat dari ketiadaan dana iuran dari anggota partai, yang dulu pernah menjadi semacam basis atau kekuatan dasar dari partai politik," sambungnya.
Selanjutnya ketiga yakni, menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan. Usman pun menyinggung soal Papua.
Berita Terkait
-
Jelang Pesta Demokrasi 2024, Bawaslu Diminta Transparan Saat Memilih Tim Seleksi di Daerah
-
Sentilan Menkumham Yasonna Laoly: Banyak Parpol Tak Aktif Berpotensi Ganggu Demokrasi
-
Demokrasi dalam Kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa
-
Aria Bima: Kebebasan Demokrasi Era Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik Dibanding Orba
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
Terkini
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah
-
Dari Dugaan Korupsi hingga Blackout Sumatera, Polri Temukan Harta Bernilai Rp543 Miliar
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
ICW Bakal Lapor KPK: Stop Potensi Korupsi Mobil Kopdes Merah Putih Rp5,5 T Sebelum Terlambat!
-
Resmikan 5 Bendungan Rp9,79 Triliun, Prabowo Bidik Ketahanan Pangan hingga Energi
-
Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
-
Kisah Penyuluh Kepercayaan di DIY: Dulu Ditolak Sekolah, Kini Sambut Hari Kepercayaan 13 Juli
-
Cari Honda Beat EA 6129 KB Milik Mahasiswi Tewas di Kos Mataram, Keluarga Siapkan Hadiah Rp20 Juta
-
ICW Temukan Selisih Harga Fantastis Pengadaan Mobil KDKMP, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Ttriliun
-
Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi