Suara.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tidak masuk kategori pelanggaran HAM berat.
"Kejahatan HAM berat itu, itu adalah kejahatan negara. Berangkat dari suatu kebijakan negara," kata Taufan di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Taufan menyontohkan kejahatan yang masuk pelanggaran HAM berat yaitu operasi militer di Aceh terkait Gerakan Aceh Merdeka.
"Contohnya daerah operasi militer di Aceh, itu memang kebijakan negara, membuat Aceh menjadi darurat militer. Mengirimkan pasukan sekian ribu misalnya. Kemudian dibuat operasi," kata dia.
Sedangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, menurut Taufan, dipicu kemarahan (tersangka) Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.
"Ini ada orang marah, dengan alasan marah itu dia membunuh anak buahnya yang namanya Yosua (Brigadir J) kan begitu," kata dia.
Meski bukan pelanggaran HAM berat, kata Taufan, kasus pembunuhan Brigadir Yosua tetaplah merupakan pelanggaran HAM.
"Itu tetap pelanggaran HAM, ada nyawa yang hilang, ada obstruction of justice segala macam terjadi. Meskipun ini bukan pelanggaran ham berat, tetap tidak bisa dilihat ringan? Ya nggak. Pasal 340 itu bisa dihukum mati," kata dia.
Kasus pembunuhan itu telah menyeret lima tersangka yaitu Bharada E dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.
Baca Juga: Kejagung Kembalikan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua, Kok Bisa?
Brigadir RR, KM, Ferdy Sambo, dan istrinya: Putri Candrawathi, dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman lebih tinggi dari Bharada E, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.
Berita Terkait
-
Keluarga Korban Mei 98 Tagih Nyali Prabowo: Kami Lelah Diombang-ambing Bak Bola Pingpong
-
Komnas HAM Sebut Kasus Daycare Little Aresha Bukan Pelanggaran HAM Berat
-
Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Tekankan Pentingnya Permintaan Maaf Negara
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Shin Tae-yong Resmi Dihukum 10 Tahun, Bagaimana Nasibnya di Persija Jakarta?
- 4 Zodiak yang Diprediksi Hidup Lebih Tenang dan Damai di Akhir Juli 2026, Siapa Saja?
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Bersama PNM Mekaar, Mesin Jahit Tua Mampu Menghidupi Lima Keluarga
-
Festival Merah Putih 2026 Hadirkan 17 Agenda Spektakuler di Kota Bogor
-
Inklusi Keuangan di Daerah 3T, Pendampingan Mantri BRI Jadi Solusi Warga Toraja Utara
-
Ucapan 'Londo Ireng' Prabowo Dinilai Ancam Demokrasi, Jurnalis: Kami Bukan Musuh Negara
-
Kemelekatan Adalah Derita
-
Kebakaran Kasepuhan Ciptamulya: 51 Rumah dan 49 Leuit Hangus, Puluhan Ton Padi Musnah
-
Pria Tewas Diduga Dianiaya saat Melerai Perkelahian di Hiburan Malam Karimun
-
Berawal dari Teller, Ketangguhan Mantri BRI Ini Menginspirasi Warga Toraja Utara
-
Soal Ucapan 'Londo Ireng', PDIP: Kritik Tak Boleh Dibungkam!
-
Situasi Jalan Tambak Berangsur Kondusif, Penyebab Bentrokan Masih Diselidiki