Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara soal isu hendak menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon presiden (Capres) pada 2024 lewat kasus Formula E. Terkait itu, KPK pun menyadari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani bakal dikait-kaitkan tiap memasuki tahun politik.
Kepala Bidang Pemberitaan Ali Fikri menegaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E tidak berkaitan dengan unsur politik apa pun.
"Kami menyadari karena saat ini gerbang menuju 2024 yang kami sebut sebagai tahun politik, maka kerja-kerja KPK pasti selalu dikaitkan dengan politik," kata Ali saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2022).
Dia mengklaim penyelidikan kasus dugaan korupsi di perhelatan Formula E karena aduan dari masyarkat. KPK kata dia tidak pernah tebang pilih untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
"Kami pastikan bahwa seluruh kerja-kerja KPK, program yang berkaitan dengan bidang penindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik," tegasnya.
"Karena kami adalah lembaga penegak hukum, kami tak pandang bulu melihat latar belakang sosial, politik misalnya. Apalagi menarget tidak, tak pernah itu dilakukan KPK," sambungnya.
Isu Anies Dijegal KPK
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW, menyebut KPK sedang berupaya untuk menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E.
Hal itu disampaikannya dengan merujuk pada pemberitaan koran Tempo. Dia menyebut hal itu diduga dilakukan sejumlah petinggi di KPK. Guna menjerat Anies sebagai tersangka, sejumlah petinggi KPK itu disebutnya mengubah Perkom KPK.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Kritis Usai Dibacok Saat Safari Politik?
"Maka kemudian, bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka, kemudian perlu dibuat Perkom yang dirubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan, yang menurut sebagian kalangan pantas dikualifikasi tidak lazim," ucap BW lewat YouTube pribadinya dengan nama pengguna 'Bambang Widjojanto.'
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Kritis Usai Dibacok Saat Safari Politik?
-
'Aduh, Ampun Deh', Adian Napitupulu Ditanya Peluangnya Pilih Anies Baswedan di 2024
-
Fahri Hamzah Getol Serang Anies Baswedan, Musni Umar Ungkap 'Jeroan' Partai Gelora
-
KPK Disebut Bakal Naikkan Status Kasus Formula E ke Penyidikan, Akal-akalan buat Halangi Anies Baswedan?
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
Pilihan
-
Darurat Tengah Malam? Ini Daftar Rumah Sakit & Puskesmas 24 Jam di Palembang
-
604 Orang Meninggal Dunia dalam Bencana Sumatera: Update Terkini
-
Jeritan Ojol di Uji Coba Malioboro: Jalan Kaki Demi Sesuap Nasi, Motor Terancam Hilang
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
Terkini
-
Nestapa Istri Brigadir Nurhadi, Tuntut Ganti Rugi Rp771 Juta Atas Kematian Janggal Suaminya
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
-
Kemensos Dirikan 28 Dapur Umum, Produksi 100 Ribu Nasi Bungkus Tiap Hari untuk Korban Banjir Sumatra
-
Korupsi Proyek Rel Kereta Api Medan Ancam Keselamatan, KPK: Bisa Sebabkan Kecelakaan Maut
-
Diangkut Helikopter, 4 Ton Bantuan Udara Diterjunkan ke 3 Kabupaten di Sumbar
-
Sudah Kirim Surat Panggilan, KPK akan Periksa Ridwan Kamil Pekan Ini
-
KPK Jebloskan ASN Kemenhub ke Penjara, Diduga Otak Pengaturan Proyek Kereta Api Medan
-
Awas Macet! Cek Pengalihan Arus Reuni Akbar 212 di Monas Besok, Ini Titik Rawan Kepadatan
-
Akses Terputus, Relawan PSI Tetap Tempuh Jalan Sulit Salurkan Bantuan untuk Warga Tapanuli Utara
-
Babak Baru Skandal Satelit Kemenhan, Laksda Leonardi Cs Segera Diadili