Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara soal isu hendak menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon presiden (Capres) pada 2024 lewat kasus Formula E. Terkait itu, KPK pun menyadari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani bakal dikait-kaitkan tiap memasuki tahun politik.
Kepala Bidang Pemberitaan Ali Fikri menegaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E tidak berkaitan dengan unsur politik apa pun.
"Kami menyadari karena saat ini gerbang menuju 2024 yang kami sebut sebagai tahun politik, maka kerja-kerja KPK pasti selalu dikaitkan dengan politik," kata Ali saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2022).
Dia mengklaim penyelidikan kasus dugaan korupsi di perhelatan Formula E karena aduan dari masyarkat. KPK kata dia tidak pernah tebang pilih untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
"Kami pastikan bahwa seluruh kerja-kerja KPK, program yang berkaitan dengan bidang penindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik," tegasnya.
"Karena kami adalah lembaga penegak hukum, kami tak pandang bulu melihat latar belakang sosial, politik misalnya. Apalagi menarget tidak, tak pernah itu dilakukan KPK," sambungnya.
Isu Anies Dijegal KPK
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW, menyebut KPK sedang berupaya untuk menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E.
Hal itu disampaikannya dengan merujuk pada pemberitaan koran Tempo. Dia menyebut hal itu diduga dilakukan sejumlah petinggi di KPK. Guna menjerat Anies sebagai tersangka, sejumlah petinggi KPK itu disebutnya mengubah Perkom KPK.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Kritis Usai Dibacok Saat Safari Politik?
"Maka kemudian, bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka, kemudian perlu dibuat Perkom yang dirubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan, yang menurut sebagian kalangan pantas dikualifikasi tidak lazim," ucap BW lewat YouTube pribadinya dengan nama pengguna 'Bambang Widjojanto.'
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Kritis Usai Dibacok Saat Safari Politik?
-
'Aduh, Ampun Deh', Adian Napitupulu Ditanya Peluangnya Pilih Anies Baswedan di 2024
-
Fahri Hamzah Getol Serang Anies Baswedan, Musni Umar Ungkap 'Jeroan' Partai Gelora
-
KPK Disebut Bakal Naikkan Status Kasus Formula E ke Penyidikan, Akal-akalan buat Halangi Anies Baswedan?
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!
-
Sisi Gelap Fast Fashion: Industri Fesyen Penyumbang 10 Persen Emisi Global, Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Waspadai Sikap Ngawur Donald Trump, Pakar UGM Sarankan Diplomasi Halus Terkait Ide Keluar dari BoP
-
Ikut Terima Uang, Suami dan Anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
-
AHY Bicara ke Gen Z: Kota Boleh Global, Tapi Harus Tetap Berakar pada Identitas Lokal
-
Investasi Emas Digital Kian Diminati Generasi Muda, Pegadaian Perkuat Layanan Lewat Integrasi PRIMA
-
Gejolak Timur Tengah Jadi Sorotan! IKA-PMII Undang Wamenkeu Bahas Dampak Ekonomi Nasional
-
Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional