Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakinkan tidak ada paksaan atau sikap saling memaksakan kehendak dalam penjajakan koalisi perubahan dengan NasDem dan Demokrat.
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf, berujar pembangunan koalisi didasarkan atas kesamaan dan kesetaraan.
"Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai," kata Muzzammil kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
PKS sendiri berkeyakinan dengan dasar dan prinsip tersebut, penjajakan koalisi yang tengah berlangsung akan berbuah manis.
Muzzammil menyebut PKS, NasDem, serta Demokrat tetap solid berada di koalisi perubahan.
"Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," kata Muzzammil.
Jangan Paksakan Kehendak
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Sementara Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Baca Juga: 'Saya Merasa Ada Chemistry' AHY Respons Soal Peluang Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Soal Cawapres jadi Urusan Anies
Sebelumnya Paloh menyebut Anies saat ini menjadi simbol perekat koalisi perubahan bagi NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Toh yang menjadi simbol perekat ini adalah Anies. Siapa yang akan menjadi cawapres ya nanti kita akan rembuk bersama, kata Pak Surya. Siapa yang kemudian bisa menjadikan ini dwitunggal," kata Willy.
Paloh, dalam hal ini NasDem, menyerahkan penentuan cawapres itu kepada Anies seorang. Tetapi tentu sebelum menentukan, koalisi perubahan bersama calon dwitunggal akan duduk bersama lebih dulu.
"Pak Surya ini pesan, jadi ya kita kan sudah serahkan kepada mas Anies. Mas Anies nanti yang akan menentukan. Tentu sebelum menentukan akan ada dialog bersama," kata Willy.
Tag
Berita Terkait
-
Gerinda, PKS dan NasDem Pernah Merasa Tertipu oleh Ridwan Kamil, Akademi Ingatkan Hal Ini
-
PKS Salahkan Pemerintah soal Bentrokan Maut PT GNI: Lembek Pada Investor China!
-
Baintelkam Polri Pernah "Bidik" Yunus Wonda Tapi Keder, KPK Bakal Ulang Panggil Kader Demokrat
-
Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
-
'Saya Merasa Ada Chemistry' AHY Respons Soal Peluang Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO