Suara.com - Beredar kabar yang mengklaim Menkopolhukam Mahfud MD resmi mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo menjadi cawapres Anies Baswedan.
Kabar tersebut diunggah oleh kanal YouTube LIDAH RAKYAT pada 24 April 2023 lalu. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 6.400 kali.
Kanal YouTube ini mengunggah video dengan thumbnail yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan restu untuk Mahfud MD mendampingi bakal capres Anies Baswedan.
Adapun narasi yang dibagikan pada thumnail sebagai berikut.
DAPAT RESTU DARI JOKOWI
MAHFUD MD JADI KANDIDAT RESMI CAWAPRES ANIES, SANDI IKUT MENDUKUNG PILIH KELUAR PARTAI
Sementara, berikut narasi yang tertulis dalam unggahan.
Di Restui Oleh Jokowi!Tiket Pilpres Akhirnya Diberikan Untuk Anies Dan Mahfud Md, Sandi Ikut Dukung!
Lantas, benarkah klaim tersebut?
Baca Juga: Koalisi Perubahan Usung Narasi The Future Is Asia Di Pilpres 2024, NasDem: Anies Wes Wayahe
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran, kabar yang menyebutkan Mahfud MD mendapatkan restu dari Jokowi untuk menjadi cawapres Anies itu tidak benar.
Faktanya, tidak ada informasi valid yang mengabarkan bahwa Mahfud MD resmi menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Setelah ditelusuri, narator dalam video berdurasi 8 menit 9 detik ini hanya membacakan artikel yang dipublikasikan Kompas.com pada 19 April 2023 berjudul "Gerilya PKS Cari Bakal Cawapres Anies, Wacanakan Sandiaga hingga Dekati Mahfud MD".
Artikel tersebut hanya membahas PKS yang tengah gencar bergerilya untuk menemui sejumlah tokoh politik mencari bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Adapun PKS mendekati tokoh yang kini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD.
Sementara itu, video yang diunggah kanal YouTube LIDAH RAKYAT juga sama sekali tidak mengandung informasi bahwa Mahfud MD direstui Jokowi menjadi cawapres Anies.
Video tersebut hanya berisi beberapa cuplikan video dari beberapa peristiwa. Salah satu video memperlihatkan saat Anies Baswedan bersafari politik.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka kabar yang mengklaim Mahfud MD mendapatkan restu dari Jokowi menjadi cawapres Anies adalah hoaks.
Narasi tersebut masuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
Koalisi Perubahan Usung Narasi The Future Is Asia Di Pilpres 2024, NasDem: Anies Wes Wayahe
-
Cek Fakta: Balas Dendam Ahok Kembali Memakan Korban, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Makin Panas! Mahfud MD Perintahkan Kejagung Sita Aset Arteria Dahlan?
-
Respons Mahfud MD Usai Namanya Disebut Jokowi Jadi Sosok Cawapres Potensial Pendamping Ganjar
-
Sandiaga Uno Pamit dari Gerindra, Mungkinkan Presiden Jokowi Mereshuffle Kabinet, Golkar dan PAN Malah Bicara Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO