Suara.com - Pengacara terdakwa Haris Azhar dan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat adu mulut karena mik sidang mati. Momen itu terjadi ketika Haris diperiksa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Mulanya, jaksa bertanya mengenai cara Haris Azhar dan timnya membuat judul video YouTube berdasarkan hasil kajian cepat Tim Advokasi Bersihkan Indonesia.
Kemudian Jaksa mencecar Haris mengenai bagaimana cara mengerucutkan hasil kajian menjadi judul video YouTube. Haris mengaku tidak mengerti maksud dari pertanyaan JPU.
"Nggak begini, soal mengkerucutkan ini metodologi apa, mengkerucutkan judul YouTube," ujar Haris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (21/8/2023).
Hakim lalu turun tangan mempertegas pertanyaan jaksa ke Haris. Hakim bertanya mengenai kalimat di dalam hasil kajian berbeda dengan yang ada di tayangan podcast.
"Dalam kajian cepat itu tidak ada dialog seperti dalam podcast Saudara? Tetapi di podcast tiba-tiba ada kata-kata seperti itu?" tanya hakim.
Haris menerangkan, kalimat yang keluar di podcast jelas berbeda dengan hasil dari kajian cepat. Namun yang ia terangkan di podcast tidak jauh-jauh dari materi yang dalam hasil kajian cepat.
"Karena itu podcast dia bukan membaca, podcast itu bukan suatu kegiatan membaca teks, kalau itu pengajian," jawab Haris.
"Berarti di luar kajian cepat?" tanya hakim kemudian.
Baca Juga: Pengunjung Sidang Haris Azhar Tiba-tiba Teriak 'Kami di Papua!'
"Tetap dalam kajian cepat ini soal pembahasaan itu bahasa tulis akademik, di podcast saya itu bahasa ngobrol," timpal Haris lagi.
Ketika jaksa hendak memulai kembali pertanyaannya, salah satu pengacara Haris mengeluh mik sidang di mejanya mati.
"Sekarang saya mengerucutkan Yang Mulia...," ujar jaksa langsung dipotong pengacara Haris.
"Izin majelis, miknya mati," kata pengacara Haris.
Tiba-tiba JPU menyebut pengacara Haris memang belum diberi kesempatan untuk bertanya. Mendengar hal itu, pengunjung sidang sontak meneriaki jaksa.
"Mereka memang belum sempat bertanya mati nggak masalah," ucap jaksa.
Berita Terkait
-
Pengunjung Sidang Haris Azhar Tiba-tiba Teriak 'Kami di Papua!'
-
Jaksa Minta Bukti Luhut Main Tambang di Papua, Haris Azhar: Ini Kan Podcast, Bukan Sidang Skripsi
-
Haris Azhar: Luhut Sudah Sering Dijuluki 'Lord'
-
Jawaban Pertanyaan Jaksa Soal Alasan Bikin Akun YouTube, Haris Azhar: Saya Malah Rugi, Cita-cita Saya Jadi Hakim
-
Hari Ini, Haris Azhar dan Fatia Diperiksa Sebagai Terdakwa di Sidang Kasus 'Lord' Luhut
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?