Suara.com - Nawawi Pomolangi resmi menjabat sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengucap sumpah di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, Nawawi akan menanggung beban yang berat untuk mengembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau untuk membersihkan marwah KPK dari kekacauan yang diduga dibuat Pak Firli memang berat untuk Pak Nawawi," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman lewat keteranganya yang diterima Suara.com, Selasa (27/11/2023).
Pendapat itu ia sampaikan, karena dirinya melihat kerusakan di tubuh lembaga antirasuah tersebut yang telah mengakar.
Dengan demikian, Nawawi dianggap harus bersusah payah untuk mengembalikan marwah KPK.
"Sehingga susah untuk mengembalikan marwah KPK," tuturnya.
Meski begitu, rekam jejak Nawawi yang menurutnya bekerja secara diam, setidaknya membuat KPK terlahir kembali.
"Pak Nawawi bekerja dalam diam setidaknya akan menjadikan KPK reborn. Ada perbaikan-perbaikan nama baik juga mulai terangkat," ujar Boyamin.
Di sisi lain Boyamin mengingatkan, KPK masih memiliki sejumlah kasus yang belum dituntaskan semenjak Firli jadi ketua, yakni perkara buron mantan caleg PDIP Harun Masiku.
Baca Juga: Dorong Gencatan Senjata, Jokowi: Tragedi Kemanusiaan di Palestina Tak Bisa Ditolerir Sedikitpun
"Misalnya Harun Masiku, e-KTP, juga kasus izin tambang Kota Waringin yang sudah sejak lama tidak dituntaskan. Dan perkara pencucian uang yang terkait dengan Nurhadi (mantan Sekretaris MA) belum dituntaskan," kata Boyamin.
Terakhir dia juga mengucapkan selamat kepada Nawawi yang telah menjadi ketua sementara KPK.
"Sesuai harapan saya, karena memang dari empat pimpinan, relatif yang menonjol secara hukum, bekerja dalam diam, dan kemudian tidak punya agenda-agenda tersembunyi. Dan tidak dalam posisi ambisi dua periode, sehingga istilah saya nothing to lose," katanya.
Firli Dipecat
Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi telah resmi memberhentikan Firli secara sementara sebagai ketua KPK, menyusul penetapannya sebagai tersangka dugaan pemerasan ke SYL. Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara.
"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana lewat keterangannya dikutip Suara.com, Jumat (24/11/2023).
Jokowi lebih memilih Nawawi dibanding tiga wakil ketua KPK, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.
"Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat malam, 24 November 2023, setiba dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat," kata Ari.
Berita Terkait
-
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango Langsung Bicarakan Penangkapan Eks Caleg PDIP Harun Masiku
-
Sah Jadi Ketua Sementara, Nawawi Pomolango Tancap Gas Menuju Kantor KPK Kumpulkan Pimpinan
-
Pesan Jokowi Ke Nawawi Pomolango Usai Jadi Ketua KPK Sementara: Hati-hati Jalankan Tugas
-
Gusur Posisi Firli Bahuri Gegara Korupsi, Pesan Jokowi ke Ketua Sementara KPK: Hati-hati...
-
Nawawi Pomolango Dilantik Jadi Ketua KPK Sementara
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara